Bandar Lampung

Bersikap Permisif, Boytenjuri Didesak Mundur

Ketua Panitia Seleksi Terbuka Ulang Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Lampung, Boytenjuri/BM

BANDAR LAMPUNG – Ketua Umum DPP Lembaga Aspirasi Rakyat (Aspira) Lampung Ashari Hermansyah, mendesak Boytenjuri mengundurkan diri sebagai ketua panitia seleksi terbuka ulang jabatan pimpinan tinggi madya sekprov di provinsi ini.

Lantaran menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi meresahkan rakyat akibat ketidaktegasannya dalam persyaratan peserta lelang jabatan.

“Bila dia menolak desakan ini? Kami akan mengirimkan permintaan resmi kepada pihak Kemendagri agar menariknya dari Lampung sekaligus menunjuk pejabat baru dan mengulang proses seleksi dari awal lagi,” tandas Ashari Hermansyah, Jumat (30/8).

Menurutnya, posisi sekretaris provinsi sangat vital dalam menentukan masa depan Lampung. “Bila proses awalnya saja sudah menimbulkan masalah bagaimana sosok yang akan terpilih nanti,” ujarnya.

Baca Juga:  Lampung Tuan Rumah Jambore Nasional Komunitas Suzuki Katana Jimny

Seharusnya, sebagai ketua panitia, Boytenjuri memiliki komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab. Tegas, disiplin, dan akuntabel. Sehingga tidak memunculkan polemik dan kebingungan di masyarakat.

Hal ini mencuat terkait sikap permisifnya soal salah satu persyaratan yang tidak bisa dipenuhi peserta lelang. Yaitu, hasil penilaian prestasi kerja berpredikat baik dalam 2 tahun terakhir.

Dia sendiri yang mencantumkan persyaratan tersebut, tetapi malah membolehkan peserta bila tak melampirkannya dalam berkas pendaftaran.

Terkait alasan syarat primer atau sekunder, Ashari Hermansyah tak mempersoalkannya selagi memang memiliki landasan aturan yang jelas.

“Tapi saya mencium gelagat improvisasi seolah-olah tindakannya ini benar dan ideal. Padahal belum tentu. Buktinya dia sendiri yang menganulirnya!” tegasnya.

Baca Juga:  Peringati HUT ke-72, Korem 043/Gatam Tabur Bunga di TMP Bandar Lampung

Sebelumnya, Boytenjuri menerbitkan pengumuman seleksi Nomor: 002/Pansel-JPTM/VIII/2019 tertanggal 14 Agustus. Dalam surat itu tertera 18 persyaratan. Dan, pada poin delapan mengharuskan adanya hasil penilaian prestasi kerja predikat baik dalam 2 tahun terakhir atau dikenal dengan sebutan syarat keterangan penilaian (SKP).

Belakangan syarat tersebut dinilai bukan hal utama. “Syarat SKP tersebut bukan primer. Jadi, peserta bisa saja diloloskan bila tak memilikinya. Selagi alasannya jelas dan kuat,” ujar Boytenjuri.

Sejauh ini sudah ada enam peserta yang mengikuti proses lelang jabatan tersebut. Mereka adalah Fahrizal Darminto (Pj Sekprov Lampung), Fredy Sukirman (Sekkab Lampung Selatan), Arsyaf Husein (Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan Lamsel).

Lalu, Minhairin (Kaban Keuangan Daerah Pemprov Lampung), Kusnardi (Kadis Perkebunan dan Peternakan Lampung), dan Edarwan (Kaban Korpri Lampung).(LS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top