Pendapat

Bersahabat dengan Sampah

Erina Pane. DOKPRI

Oleh Erina Pane

Staf Pengajar Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

 

SEORANG teman sempat berseloroh, ancaman besar bagi masyarakat kota setelah banjir bandang adalah banjir sampah. Dapat dibayangkan bagaimana wilayah pemukiman tempat tinggal  kita yang indah dan nyaman dibanjiri oleh sampah yang berbau dan kotor. Menghayalkannya saja tidak pernah, apalagi harus mengalaminya.

Sampah yang merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat, tanpa disadari sudah cukup memprihatinkan. Sampah organik yang membusuk tidak saja menyebarkan bau dan mengundang lalat dan tikus, tetapi juga menghasilkan gas methan yang termasuk gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Sedangkan sampah-sampah plastik yang dibakar sebagai upaya mengurangi tumpukan sampah berakibat menjadi polusi udara dan penipisan lapisan ozon. Dimana lepasnya gas  dioksin ke udara dapat menyebabkan berbagai penyakit, misalnya kanker, hepatitis, syaraf, dan berkurangnya imunitas.

Apalagi air sampah (lindi/leachete) yang keluar dari sampah organik dapat mencemari air tanah. Hal ini menyebabkan berbagai macam penyakit kulit, diare, muntaber dan pencernaan akibat bakteri serta gangguan kesehatan lainnya. Bahkan hasil studi pada tahun 1990 di Wisconsin, USA, akibat dari sampah yang mencemari lingkungan tersebut menyebabkan kelainan kehamilan tahun 1970-1980 melonjak 4 kali lipat, penderita endometriosis mencapai 5,5 juta, penderita kanker payudara tahun 1980-1987 meningkat 22 persen.

Baca Juga:  Media Sosial, Pilkada Serentak dan Pemilu 2019

Rata-rata perorang dalam perharinya menghasilkan sampah/limbah sebanyak 2 kilogram. Bayangkan berapa besar volume sampah perhari yang dihasilkan masyarakat di Kota Bandar Lampung saja? Belum lagi gaya hidup masyarakat saat ini yang menghasilkan sampah yang sulit terurai di lingkungan, misalnya gaya hidup menggunakan barang-barang yang terbuat dari plastik atau bahan sintetis lainnya. Sampah yang tidak dapat terurai akan menimbulkan masalah menumpuknya sampah. Untuk itu akan membuka tempat pembuangan sampah (TPA) lain. Membuka TPA baru kadang mengakibatkan konflik horizontal masyarakat sekitar TPA yang menyebabkan kerusakan infrastruktur dari investasi dan masalah hukum bagi masyarakat. Dapat dibayangkan demikian kompleksnya masalah yang ditimbulkan oleh sampah.

 

Hak untuk Hidup Bersih dan Sehat

Hak bagi setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sudah diamanahkan pada Pasal 28 ayat (1) UUD 1945. Amanat tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Pemerintah merupakan pihak yang paling berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah, meskipun secara operasional, pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha.

Dalam upaya menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dalam komprehensif tersebut, maka pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan publik di bidang persampahan, diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang yang selaras dengan semangat otonomi daerah.

Baca Juga:  Ketenagakerjaan Dalam demokrasi Dan Keadilan Sosial Tinggi

Saat ini sudah diundangkan Undang-Undang Nomor 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah. Diharapkan dibentuknya undang-undang ini dalam rangka kepastian hukum dalam pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif. Hal-hal yang dapat dicermati bahwa dengan adanya undang-undang sampah, maka ada kepastian hukum bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Untuk itu diperlukan adanya ketertiban dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, kejelasan tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah.

 

Mengatasi Sampah tanpa TPA

Permasalahan sampah dewasa ini telah menjadi permasalahan nasional, sehingga penanganannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif.

Pada paradigma selama ini, sampah yang dikumpulkan selanjutnya dibuang ke TPA, sehingga TPA menumpuk sampah yang tidak tertangani, menimbulkan penanganan yang kompleks dan resiko terhadap kesehatan lingkungan.

Baca Juga:  Sampah Masih Menghiasi Alun-alun Purworejo

Paradigma yang baru, menimbulkan pemahaman bahwa sampah bukan limbah tetapi sumberdaya yang dapat dimanfaatkan. Merubah budaya “membuang” menjadi “mengolah”. Menggunakan budaya memilah sampah agar hidup bersih dan sehat.

Pendekatan yang dapat digunakan adalah 3R (reduce, reuse, recycle), yang dapat diterjemahkan, kurangi produksi sampah,  menggunakan kembali barang yang masih bisa terpakai dan mendaur ulang. Sampah organik dapat dibuat menjadi kompos untuk mengurangi pemakaian pupuk kimia, sedangkan sampah anorganik dapat dimanfaatkan kembali atau didaur ulang berupa berbagai kerajinan tangan. Jika banyak sampah yang dapat dimanfaatkan kembali, maka pada suatu masa, TPA akan sepi peminat.

Peduli sampah bukan hanya milik petugas kebersihan, dan bukan pula kewajiban pemerintah saja. Diperlukan partisipasi masyarakat dan swasta untuk menanggulang masalah sampah. Di awali dari pendidikan dalam keluarga, selanjutnya masyarakat disekitar. Di mulai dari memahami bahwa sampah milik bersama dan harus diatasi bersama-sama. []

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top