Bandar Lampung

Bermodalkan Grondkaart, PT KAI Tanjungkarang Usir Paksa Warga

Manager Humas PT KAI Tanjungkarang, Sapto Hartoyo, memaksa masuk dengan melompati pagar/Suluh/JOS

BANDAR LAMPUNG  – Sariaman Ginting hanya bisa pasrah saat rumah mertuanya, Barus (Alm), diambil paksa oleh PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional IV Tanjungkarang, Bandar Lampung .

Kamis (27/2/2020) pagi, tepat pukul 08.44 WIB Manager Humas PT KAI Tanjungkarang Sapto Hartoyo didampingi puluhan petugas keamanan dari PT KAI, Polisi Khusus Kereta Api (Polsuska), dan aparat TNI/Polri menuju rumah Barus (Alm) yang beralamat di Jalan Manggis No 14 Kelurahan Pasir Gintung, Kecamatan Tanjungkarang Pusat.

Satu unit alat berat KOBELCO disiagakan tepat di depan rumah.

“Ini sebenarnya rumah dinas yang dulu ditempati oleh pegawai dan pegawai itu sudah meninggal. Akhirnya ditempati oleh anak-anaknya sekarang,” kata Sapto.

Rumah lama dengan cat putih kusam dan beratap genteng tersebut, sejak 2016 hingga saat ini dihuni oleh putri Barus (Alm) Wiwid Barus bersama suaminya Sariaman Ginting.

Sapto menuturkan pada 2015 lalu, pihak keluarga Barus telah menyerahkan rumah dinas tersebut ke PT KAI.

“Ada buktinya di atas materai,” singkatnya.

Pengusiran paksa Sariaman Ginting dan Wiwid Barus dari rumah dinas tersebut dilakukan dengan mengosongkan rumah.

Baca Juga:  11 Perlintasan Kereta Api Lampung Utara Ditutup

Upaya ini mendapatkan perlawanan dari masyarakat sekitar dan tim Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung .

Sempat terjadi adu mulut antara pihak PT KAI dengan Anggota LBH Bandar Lampung  Divisi Ekonomi Sosial Budaya, Suma Indra.

Bahkan terjadi aksi saling dorong saat beberapa petugas memaksa masuk lewat gerbang yang dijaga beberapa warga.

Sapto kemudian berinisiatif memanjat pagar besi setinggi 1,5 meter dan mengajak petugas lainnya untuk masuk dengan melompati pagar.

Melihat hal itu, warga yang menjaga gerbang masuk menyingkir.

Setelah memasuki halaman rumah, petugas merubuhkan pagar dan gerbang besi dan merangsek masuk ke dalam rumah.

Puluhan petugas membawa ke luar seluruh perabotan di dalam rumah dan meletakkannya di tengah jalan raya.

Tidak ada perlawanan dari warga.

Alat berat KOBELCO yang disiagakan kemudian bergerak memasuki halaman depan rumah dan mulai merubuhkan bangunan kayu yang ada di sisi kanan rumah.

KOBELCO kemudian bergerak melintasi bangunan kayu yang telah dirubuhkan menuju belakang rumah dinas.

Bangunan di belakang rumah dinas merupakan hasil kerja keras mertua Sariaman Ginting. Sementara rumah dinas yang diklaim dengan grondkaart oleh PT KAI seluas 44 m2 berdiri di atas lahan 529 m2 .

Baca Juga:  SDN3 Kampungsawah Lama Ganti Foto Presiden

“Kita melakukan penertiban berdasarkan grondkaart, kemudian ini sudah masuk dalam aktiva tetap PT KAI Divre IV, dan sudah diketahui oleh BPK dan KPK RI,” ujar Sapto.

Dia mengatakan sebelumnya PT KAI telah menyampaikan surat peringatan dan melakukan pendekatan secara administrasi kepada Sariaman Ginting dan Wiwid Barus.

Namun tidak mendapatkan tanggapan.

“Mereka tidak bayar kontrak dari 2016 sampai 2020. Karena ini sudah tercatat di aktiva perusahaan dan menjadi temuan BPK RI, ada kerugian sekitar Rp113 juta dengan wanprestasi mereka,” tutup Sapto.

Suma Indra dari LBH Bandar Lampung  menyesalkan pengusiran paksa warga Pasir Gintung tersebut dan mempertanyakan keabsahan dari gronkaart dan penarikan uang sewa.

“PT KAI hari ini mengklaim tanah-tanah itu dengan apa? Apa dasar PT KAI melakukan penarikan uang sewa, enggak ada dasar!”

DPRD Provinsi Lampung, lanjut Suma, pernah mengeluarkan surat untuk penghentian sosialisasi, pengukuran, dan penarikan uang sewa.

PT KAI harus mendaftarkan grondkaart yang ada di area Lampung.

“Grondkaart yang mereka pegang itu grondkaart fotokopian. Enggak ada yang asli,” tegasnya.

Sementara Wiwid Barus saat dikonfirmasi terkait surat peringatan (SP) dari PT KAI Divre IV Tanjungkarang mengaku tidak pernah menerima SP 1 ataupun SP 2.

Baca Juga:  PT KAI Beri Dikson Tiket di Lampung Fair 2108

Sariaman Ginting juga tidak tahu menahu soal uang sewa kontrak rumah dinas.

“Saya tidak tahu persis soal tunggakan sewa, karena sejak 2014 tidak diterusin lagi, kita memang tidak perpanjang dan tidak membayar,” katanya.

Dia menyesalkan pengusiran paksa yang dilakukan oleh PT KAI karena alamat rumah yang dihuninya tidak sesuai dengan rumah yang disebutkan dalam grondkaart.

Sesuai identitas e-KTP yang dimilikinya, alamat rumah yang dihuninya saat ini Jalan Manggis Nomor 14.

“Sementara dalam grondkaart PT KAI disebutkan rumah yang menjadi aset adalah Jalan Manggis Nomor 86A,” pungkasnya.(JOS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top