Modus

Berkas Perkara 13 Tersangka Korporasi Jiwasraya Dinyatakan Lengkap

Jiwasraya/Ilustrasi

Suluh.co – Tim Jaksa P-16 pada Direktorat Penuntutan Jampidsus, Kejaksaan Agung, menyatakan 13 berkas perkara atas nama tersangka korporasi perusahaan Manager Investasi (MI) dalam perkara korupsi pada pengelola keuangan dan dana investasi di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dinyatakan lengkap (P-21), Jumat (19/2).

Ke-13 tersangka tersebut yaitu, tersangka PT DMI/PAC; PT OMI; PT PPI; PT MDI/MCM; PT PAM; PT MAM; PT MAM; PT GAPC; PT JCAM; PT PAAM; PT CC; PT TFII; dan tersangka PT SAM.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Leonard Eben Ezer Simanjuntak, menjelaskan, adapun peran para Manager Investasi (MI), yakni, ke-13 tersangka telah bekerjasama dengan Joko Hartono Tirto, selaku pihak terafiliasi dengan Heru Hidayat yang disetujui oleh Hendrisman Rahim selaku Dirut PT. AJS.

Lalu, Hary Prasetyo selaku Direktur Keuangan PT AJS, Syahmirwan selaku General Manager Produksi dan Keuangan PT AJS, membentuk produk reksa dana khusus untuk PT AJS yang dalam pelaksanaan pengelolaan instrumen keuangan yang menjadi underlying reksa dana PT AJS.

Dimana nantinya dapat dikendalikan oleh Joko Hartono Tirto selaku pihak terafiliasi Heru Hidayat, yang bertentangan dengan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 53/PMK.010/2012 tanggal 3 April 2012, tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, dan Pasal 4 Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 280.a.SK.U.1212 tentang pedoman investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Baca Juga:  LBH Bandar Lampung Dorong Kepolisian Bongkar Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Lamtim

Hendrisman Rahim dan Hary Prasetyo menyetujui analisis subscripton Reksa Dana yang dikelola oleh para 13 tersangka, dalam Nota Intern Kantor Pusat (NIKP) disusun oleh Agustin Widhiastuti selaku Kepala Divisi Keuangan dan Investasi.

Meskipun diketahui bahwa NIKP disusun secara formalitas dan tidak profesional, yang bertentangan dengan Pasal 59 dan Pasal 60 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 2/POJK.05/2014 tanggal 28 Maret 2014, tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian, dan Pasal 58 POJK Nomor 73/POJK.05/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian.

Para tersangka telah menyepakati dan melaksanakan pengelolaan transaksi pembelian dan penjualan instrumen keuangan yang menjadi underlying pada produk Reksa milik PT. AJS yang dikelola oleh para terdakwa, untuk dikendalikan oleh Heru Hidayatdan Benny Tjokrosaputro melalui Joko Hartono Tirto, Piter Rawiman dan Moudy Mangkey.

Hal itu bertentangan dengan (1) Pasal 1 angka 11, angka 27 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, (2) Pasal 2, Pasal 18, Pasal 19 huruf a dan b POJK Nomor 43 /POJK.04/2015 tentang pedoman perilaku manajer investasi, (3) Pasal 2 POJK Nomor 23/POJK.04/2016 tentang reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif;

Baca Juga:  LBH Bandar Lampung : Reformasi di Lampung Sisakan Masalah Supermasi Hukum

Para tersangka juga membeli saham-saham menjadi underlying Reksa Dana milik PT. AJS yang dikelola oleh para terdakwa merupakan saham-saham yang berisiko atau tidak likuid.

Pada akhirnya tidak memberikan keuntungan investasi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan PT. AJS, yang bertentangan dengan Pasal 4 Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 280.a.SK.U.1212 tentang pedoman investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan kerugian negara atas pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT. AJS (Persero) periode tahun 2008 hingga 2018 Nomor: 06/LHP/XXI/03/2020 Tanggal 9 Maret 2020, dari BPK RI, kerugian negara mencapai Rp12 triliun lebih.

Pasal sangkaan yang diterapkan terhadap tersangka yakni, Primair, Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidair, Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca Juga:  MAKI Warning KPK Tetapkan Tersangka Baru Terkait Kasus Yaya Purnomo di Way Kanan

Dan Primair, Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Subsidair, Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

“Setelah 13 berkas perkara atas tersangka korporasi dinyatakan lengkap, proses selanjutnya tim jaksa penyidik akan menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada tim JPU pada Direktorat Penuntutan Jampidsus dan tim JPU pada Kejari Jakarta Pusat,” papar Leonard Eben Ezer Simanjuntak

 

Reporter : SUL/HMS

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top