Iklan
Politik

Bawaslu Bacakan Hasil Kesimpulan Sidang Politik Uang

Sidang pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif dari paslon Arinal-Nunik/WA

BANDAR LAMPUNG – Pemilihan Gubernur Lampung pada 27 Juni lalu dihujani dengan politik uang dan serangan fajar hampir di semua pelosok Provinsi Lampung. Pihak Bawaslu Provinsi Lampung  juga sudah menerima pengaduan tersebut dan memprosesnya.

Dalam sidang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) esok Senin (16/7), di Kantor Sentral Gakkumdu Jalan Jenderal Sudirman, Bandar Lampung. Dipastikan pihak terlapor sudah menyiapkan semua bantahan yang didalilkan oleh pelapor.

Sementara pihak pelapor pun bersiap untuk sampaikan kesimpulan dan bersiap melayangkan laporan kepada Bawaslu RI mengenai pihak terlapor.

Pelapor pertama dari tim kuasa hukum pasangan M. Ridho Ficardo – Bachtiar Basri, Ahmad Handoko, menjelaskan pihaknya akan menyampaikan kesimpulan dari proses pelanggaran administrasi. Ia juga akan melihat keputusan dari pihak Bawaslu Lampung mengenai kasus TSM tersebut, setelah itu pihaknya akan melakukan koordinasi bersama jajarannya mengenai tindak lanjutnya.

“Kita lihat dulu putusan Bawaslu Lampung seperti apa, setelah kita lihat putusannya baru kita sampaikan langkah-langkah kedepan. Kiya juga tidak mau berandai-andai,” kata Ahmad, Minggu (15/7).

Baca Juga:  Kamis, Bawaslu Lampung Umumkan Hasil Pemeriksaan Rakata Institute

Hal serupa juga dialkukan pelapor kedua, tim kuasa hukum pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung nomor urut 2 Herman HN – Sutono, Leinstan Nainggolan.

Dia menjelaskan ada banyak kesimpulan yang pihaknya susun. Pihaknya akan menyampaikan uraian-uraian tentang perjalanan perkara mulai dari pengajuan bukti, keterangan saksi dan kaitannya dengan analisis yuridis yang disesuaikan dengan proses TSM.

“Langkah kedepan kalau kita kalah di Bawaslu Lampung, maka kita akan banding ke Bawaslu RI,” katanya.

Sementara, tim kuasa hukum Arinal Djunaidi – Chusnunia, Melisa Anggraini mengatakan pihaknya menyiapkan semua bantahan terhadap dalil-dalil yang dikenakan kepada kleinnya. Ia juga mengatakan bahwa ada banyak point-point bantahan yang dipersiapkan.

“Kita akan sampaikan semua bantahan terhadap dalil, bukti dan saksi-saksi terhadap pelapor, terutama mengenai hal-hal yang tidak relevan mereka sampaikan dalam laporan pokok materi,” katanya

Sementara itu, pakar hukum dan komunikasi Edi Rifai, menjelaskan, KPU Provinsi Lampung dapat membatalkan paslongub yang melakukan politik uang setelah dikenakan sanksi administratif oleh Bawaslu Provinsi Lampung.

Pelaku politik uang dapat dilakukan oleh paslongub atau tim kampanye atau pihak lain yang terbukti melakukan politik uang agar pemilih memilih paslongub tersebut.

Baca Juga:  Partai Koalisi Solid Memenangkan Ridho BerBakhti Jilid II

Ketentuan undang-undang pilkada tentang politik uang diatur dalam Pasal 73 yang berbunyi: (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggaraPemilihan dan/atau Pemilih. (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi.

Pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada ayat (4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk: a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih; b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

Baca Juga:  Bawaslu lampung Panggil Direktur Rakata Institute

Dan ayat (5), Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.

Menurutnya Edi, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, maka paslongub atau tim kampanye paslongub, relawan atau pihak lain yang terbukti melakukan politik uang akan dikenakan sanksi pidana, sedangkan kepada paslongub dikenakan sanksi pembatalan paslongub untuk ikut pilkada tanggal 27 Juni 2018.

Dia juga menjelaskan, sebagaimana banyak dilaporkan oleh media online, hampir semua kabupaten di Lampung terdapat laporan adanya kasus politik uang yang terlapornya mengarah pada salah satu paslongub atau tim kampanye paslongub.(LS/FS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top