Politik

Bawaslu Ajak Masyarakat Ikut Awasi Penyelenggaraan Pilkada 2020

Sosialisasi Tatap Muka Kepada Kelompok Masyarakat Persiapan Pengawasan Pilkada 2020 yang digelar langsung oleh Bawaslu RI di Gedung PKPRI Purworejo/DNL

PURWOREJO – Kesuksesan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 membutuhkan peran serta dari seluruh elemen, khususnya kelompok masyarakat yang ada di berbagai wilayah.

Tidak hanya dalam hal partisipasi memilih, pengawalan dalam bentuk pengawasan partisipatif kelompok masyarakat juga vital agar Pilkada terbebas dari pelanggaran.

Hal itu mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi Tatap Muka Kepada Kelompok Masyarakat Persiapan Pengawasan Pilkada 2020 yang digelar langsung oleh Bawaslu RI di Gedung PKPRI Purworejo, Kamis (28/11) kemarin.

Sosialisasi diikuti seratusan peserta dari unsur perwakilan kelompok masyarakat, Ormas, OKP, Muspicam, pemilih pemula, penyandang, disabilitas, mahasiswa, dan pegiat perempuan.

Baca Juga:  Budi Yuhanda Beri Pembekalan ke Caleg

Hadir 2 narasumber, yakni Anggota Bawaslu RI Koordinator Divisi Hukum, Fritz Erward Siregar, dan Koordinator Nasional JPPR, Alwan Ola Riantoby.

Fritz menegaskan bahwa masyarakat merupakan tonggak utama dalam pengawasan Pilkada. Menurutnya, fungsi pengawasan bukan hanya tugas Bawaslu.

“Harapannya masyarakat juga harus berkomitmen bersama dalam menjaga proses dan berani menjadi pelapor. Sebagai penyelenggara, Bawaslu tentu memiliki fungsi pengawasan. Tetapi lebih daripada itu bapak ibu lah tonggak pengawasan kami,” tegasnya.

Disebutkan, banyak hal atau potensi pelanggaran yang perlu pengawalan masyarakat. Antara lain politik uang, kampanye hitam, kampanye di luar jadwal, dan netralitas ASN. Selain itu, media sosial juga harus menjadi perhatian.

“Kebiasaan share konten di media sosial itu harus dilakukan kecermatan. Jangan asal sebar. Perlu dibaca dan diperhatikan apakah konten itu menimbulkan permasalahan atau tidak,” tandasnya.

Baca Juga:  Caleg PAN Ungkap Penggelembungan Suara di Tulangbawang

Sementara ituz Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, M Fajar Saka, mengatakan bahwa dalam menghadapi pilkada 2020 ada beberapa kegiatan yang bertujuan menggerakkan masyarakat untuk mengawasi. Salah satunya melalui pembentukan desa pengawasan dan desa anti politik uang.

“Di setiap kabupaten minimal ada 6 desa/kelurahan yang di ajak untuk bergabung,” kata Fajar.

Ditempat yang sama, Ketua Bawaslu Kabupaten Purworejo Nur Kholiq menyatakan apresiasi kepada Bawaslu RI yang telah bersedia turun langsung ke daerah untuk memotivasi masyarakat mengawal Pilkada.

“Harapan saya, melalui sosialisasi ini ada sebuah kesadaran dari masyarakat untuk bisa membantu Bawaslu dalam melaporkan adanya pelanggaran,” ungkapnya.(DNL)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top