Bandar Lampung

Bank Mandiri Lampung Diminta Transparan Soal Hibah Kendaraan

Bank Mandiri/Net

BANDAR LAMPUNG – Terkait bonus kendaraan inova dan avanza usai mengalihan anggaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD ) dari Bank Lampung, untuk lembaga penyelenggara pemilu beberapa waktu lalu, semestinya Bank Mandiri  bisa transparan ke awak media untuk memberikan penjelasan ke publik.

Hal itu diungkapkan Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Lampung, Deri Hendryian saat dihubungi, Kamis (30/8).

“Bank Mandiri adalah badan publik, yang menampung dana pilkada dan merupakan aktivitas publik. Selain itu, berdasarkan  undang-undang nomor 14 tahun 2008, tentang keterbukaan informasi publik, sehingga harus bisa memfasilitasi, menyediakan setiap permintaan informasi,” ujarnya.

Deri mengatakan, Bank Mandiri Lampung, adalah perbankan yang menyimpan dana pilkada di Bumi Ruwa Jurai, sehingga kewenangan untuk memberikan hak jawab atau penjelasan ada di Bank Mandiri Lampung.

Baca Juga:  Video : Aksi Rapor Merah Jokowi Ricuh

Jika memang ada mekanisme yang harus ditempuh, harus dijelaskan seperti apa, jika itu menyangkut kebijakan Bank Mandiri secara umum, atau kebikajan pusat.

Dalam konteks keterbukaan, media adalah bagian dari masyarakat yang punya hak untuk mengetahui setiap aktifitas badan publik termasuk bank mandiri.

Oleh karena itu, jika pewarta merasa dihambat, bisa melaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas perbankan, untuk mempertanyakan atau meminta keterangan secara tertulis kepada Bank Mandiri dalam waktu 10 hari kerja. Kemudian ditembuskan ke OJK, sebagai pihak pengawas perbankan otoritas agar mengetahuinya.

“Jika tidak ditanggapi dan merasa dirugikan, laporkan atau ajukan surat kepada Komisi Informasi (KI) Provinsi Lampung, jika tidak bersedia juga memberikan keterangan ya bisa dilaporkan sebagai pelanggaran pidana keterbukaan informasi public,” tutupnya.

Baca Juga:  Kembali Maju Andi Surya Klaim Punya 45 Ribu Dukungan

Sebelumnya, beberapa hari lalu awak media mencoba menemui pimpinan Bank Mandiri Lampung, untuk mengkonfirmasi terkait

adanya dugaan gratifikasi mobil yang diberikan oleh pihak bank Mandiri kepada KPU Lampung.

Hal itu berkaitan dengan bonus dari pengalihan tabungan dari bank pembangunan lampung  untuk penyelenggaraan pilkada beberapa waktu lalu senilai Rp 267,9 miliar.

Untuk kedua kalinya Suluh.co gagal menemui pimpinan bank yang beralamat di Jl. Laksmana Malahayati, Teluk Betung, Bandar Lampung tersebut.

Staff di ruang sekretaris kantor bank itu mengaku, bahwa pimpinannya sedang tidak bisa ditemui dengan alasan sedang ada tamu kemudian dilanjutkan dengan rapat.

Namun salah satu staf bank Mandiri lampung Adil Arianto yang belakangan diketahui menjabat sebagai sales and marketing card officer pada perusahaan perbankan tersebut mengatakan, pihaknya tidak bisa memberikan komentar apapun kepada media terkait dugaan gratifikasi yang melibatkan mereka karena itu kewenangan pusat.

Baca Juga:  Peringatan Hari Ibu, Gubernur Ridho: Perempuan Banyak Berperan Dalam Kejahteraan Bangsa

Bahkan Adil Arianto meminta media untuk membuat surat terlebih dahulu untuk bisa bertemu dengan pimpinannya dan setelah itu diminta menunggu persetujuan surat tersebut hingga batas waktu yang tidak bisa ditentukan.(HI)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top