Daerah

Banjir Minimarket, DPRD Pringsewu Sebut ada Pelanggaran Aturan

Toko modern Alfamart dan Indomaret/Ilustrasi

PRINGSEWU – Masyarakat Pringsewu menjerit dengan hadirnya toko modern Alfamart dan Indomaret yang posisinya berdiri ditengah permukiman warga Kelurahan Pringsewu Barat.

Hal ini, diungkapkan oleh Suryani warga RT 05 RW 03 Kelurahan Pringsewu Barat pemilik warung kelonto

ngan yang jarak rumahnya dengan toko ritel Alfamart hanya berjarak 5 (lima) Meter.

Menurut Suryani, dirinya dan saudaranya Suamardi pernah didatangi orang untuk meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) miliknya, Namun, dirinya enggan memberikan. Karena, pass bertanya kegunaan KTP dirinya. Mendapatkan jawaban, untuk pendirian toko.

“Pascadirinya mengetahui, kalau KTP miliknya akan dipergunakan untuk pendirian Alfamart, ya saya langsung mengurungkan niat. Disisi lain saya dimintai tandatangan untuk persetujuan Alfamart tersebut”, ungkap Suryani warga RT 05 RW 03 Kelurahan Pringsewu Barat, Selasa (18/06/2019)

Suryani menambahkan, semejak berdirinya toko modern omset warung kelontongannya menurun, bahkan, jarang masyrakat berbelanja diwarung miliknya.

“Ya mau bagaimana lagi pak, kami menolak tandatangan juga tetap aja berdiri Alfamart dan indomaret dijalan satri dan dekat SMA Negeri 1 tetap berdiri, menurut informasi yang saya dapat, dua toko Alfamart dan indomaret milik kepala dinas perizinan (pak fadoli)”,paparnya.

Harapanya Suryani pemerintah melihat dampak lingkungannya terkait pemberian izin Alfamart indomaret agar tidak mematikan usaha kecil yang ia miliki.

“Harapan kami warga pringsewu barat di RT 05 RW 03 pemirtah bisa melihat manfaat dan mudorotnya, kalau serti ini bagai mana nasib usaha warung kelontongan kami”,Seraya menujuk kearah gerai Alfamart.

Mencermati keberadaan gerai Indomaret dan Alfamart yang semakin menjamur di Kabupaten Pringsewu, Komisi II (Dua) dan Komisi I (Satu) DPRD Pringsewu mengelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (BPPTSP-PM) dan Dinas Koperasi, Usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan.

Baca Juga:  Kanwil Kemenkum HAM Lampung Cek Kelayakan Lapas Kota Agung

Rapat dengar pendapat (Hearing) dipimpin oleh ketua komisi II (dua) Sahidin, didampingi Rizki Raya Saputra, dan Nazarrudin.

Ketua komisi II Sahidin, mempertanyakan pemberian izin minimarket Indomaret dan Alfamart di Kabupaten Pringsewu. Terkait adanya ritel moderen yang mulai menjamur, jangan sampai menjadi dampak negatif bagi pelaku usaha kecil menengah atau warung kelontongan yang menjadi usaha rumahan masyarakat Pringsewu.

“Keberadaan Indomaret dan Alfamart bukan solusi bagi masyarakat Pringsewu, tapi keberadaannya akan mengurangi pelaku usaha rumahan disekitarnya,”Kata Sahidin, Jumat (14/06/2019).

Selain itu, ia juga mempertanyakan terkait jarak antara gerai retail moderen tersebut, bahkan ada dugaan gerai dua retail modern melanggar garis sempadan jalan (GSB).

“Karena, GSB itu juga penting, jangan asal-asalan mengeluarkan izin, lihat dampaknya bermanfaat atau mudorot untuk masyarakat,”ujarnya.

Ditempat yang sama, Ir Joni Sapuan mengatakan, berdirinya toko moderen di Kabupaten Pringsewu tidak ada yang melarang selagi sesuai dengan prosedur dan tidak mengakangi peraturan daerah nomor 5 tahun 2013 tentang penataan pembinaan pasar tradisional dan pusat pembelajaan dan toko moderen.

“Perda nomor 5 tahun 2013 yang sudah jadi itu, masih berlaku untuk penataan pasar tradisional. Tidak ada yang melarang pendirian toko modern Cuma cara penataan yang harus dibenahi”, ungkap Joni Sapuan Anggota DPRD Pringsewu dari Partai Demokrat, Senin (17/06/2019).

Terkait persoalan perizinan tersebut, dalam rapat dengar pendapat kepala badan perizinan satu pintu. Fadoli menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh anggota DPRD Pringsewu.

Fadoli menjelelaskan terkait prosedur perizinan bermuara pada satuan teknis Tim koordinasi penataan ruang daerah (TKPRD) yang dulu disebut BKPRD. Pasalnya, syarat-syarat atau berkas pengajuan yang masuk langsung ke dinas terkait yang ada di dalam TKPRD Kabupaten Pringsewu.

Baca Juga:  Komplotan Spesialis Pembobol Minimarket Diringkus

“TKPRD sendiri diketuai oleh Sekretaris Daerah (Setda), BAPPEDA, Dinas PU-PR, BPBD, Kominfo, Pertanian, BPN, Diskoprindag, Dishub dan BPPTSP-PM sebagi leading sector dari rekomendasi perizinan tersebut bisa keluar”, Jelas Fadoli.

Sifatnya, sambung Fadoli menjelaskan BPPTS-PM hanya menerima dan mengeluarkan izin saja yang dikeluarkan oleh TKPRD.

“Untuk pembuatan Izin juga saat ini sudah memakai pelayanan perizinan berusha secara elektronik sitem Online Single Submission, jadi bagi masyarakat yang akan membuat perizinan usaha cukup duduk dirumah dengan menggunakan sitem aplikasi OSS dan pembuatan izin bisa langsung diproses dengan membawa nomor induk berusaha (NIB) bidang perdagangan ke BPPTS-PM”,kata Fadoli saat Haering di DPRD Pringsewu.

Terpisah, Anton Subagio Ketua Komisi I DPRD Pringsewu memandang ada rencan kebijakan daerah mengenai Konsep UMKM berjalan lambat, menurutnya, pemerintah focus mendorong pelaku UMKM untuk dikembangkan secara modern jauh lebi baik, ketimbang mendorong toko ritel.

“Bukan semata-mata mendatang investor dari luar, tapi pelaku UMKM dipringsewu melemah. Sedangkan usaha ritel toko modern mejamur, persoalan inilah pemerintah daerah melalui OPD-opd harus peka untuk melukan pembinaan bagi pelaku usaha kecil, akhinya, tidak menjadi poelmeik ditingkat masyarakat terkait hasil produksi maupun mawarung kelontongan”,ujar Anton Subagio saat dikomfirmasi diruang kerjannya.

Nantinya, sambung Anton Subagio Kepada Koran ini, Selasa (18/06). Ia mengatakan, upaya kerja pemerintah daerah berbanding lurus dengan peraturan daerah  Nomor 11 tahun 2017 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pringsewu tahun 2017 sampai tahun 2022.

“Dalam ketentuan umum, pasal 1 (satu) ayat 5 disebutkan, pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan,kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing maupun indeks pembangunan manusia, dalam poin aturan ini oleh pemerintah daerah dijalankan makan pertumbuhan UMKM modern di Kabupaten Pringsewu bisa tumbuh dan berkembang,” jelasnnya.

Baca Juga:  DPKP OKU Kekurangan Sarana Penunjang

Selain itu, ia menyayangkan keterangan yang didapat dari kepala BPPTS-PM terkait Peraturan daerah Nomor 5 tahun 2013 tentang penataan pembinaan tradisional dan pusat pembelajaan dan toko moderen di Kabupaten Pringsewu, sudah tidak berlaku karena ada keputusan menteri perdagangan.

“Bukan tidak belaku, akan tetapi, harus ada revisi terkait peraturan daerah nomor 5 tahun 2013 itu, secara printsif komisi I setiap OPD sebagai pelayanan public, kearena, kelemahannya Perda secara teknis, pelaksanaan Perd tidak ada dibarengi dengan peleaksana tenis dalam peraturan bupati pringsewu,” urainya.

Menurut anton ada 3 poin yang sementara ia simpukan, pertama pemerintah daerah harus membuat aturan petunjuk teknis terkait Perda yang sudah disahkan dengan dikeluarkannya peraturan bupati, setiap perda yang sudah di undang-undangkan harus di sosialisasikan, ke tiga adalah komitmen pemerintah terkain rencangan kerja jangka menengah tahun 2017-2022.

“Kalau tiga poin ini bisa dijalankan oleh pemerintah daerah, pelaku usaha kecil menengah dikbupaten pringsewu lebih bergairah, sebagaikerja prioritas pemerintah, bukan membuka keran pengusaha ritel Alfamart dan Indomaret,” pungkasnya.(DN)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top