Bandar Lampung

Bakal jadi Regulasi “Sapu Jagat”, Gebrak Lampung Tolak Omnibus Law

Gebrakl Lampung, ampanye penolakan Omnibus Law di Tugu Adipura Bandar Lampung/Istimewa

BANDAR LAMPUNG – Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) Lampung, kembali memulai kampanye penolakan Omnibus Law di Tugu Adipura Bandar Lampung, Senin (6/7).

Puluhan massa aksi membawa berbagai poster tuntutan yang tengah di suarakan sejak bola panas omnibuslaw digulirkan oleh pemerintah.

Omnibuslaw digadang-gadang akan menjadi regulasi “sapu jagat” karena menggabungkan begitu banyak sektor kebijakan yang bersentuhan langsung dengan rakyat mayoritas. Salah satu kluster kontroversial adalah ketenagakerjaan, karena dianggap sektor krusial yang melibatkan pusaran modal nasional dan internasional.

Meskipun begitu penolakan omnibuslaw ini tidak terbatas pada sektoral atau kluster yang ada didalamnya, karena baik secara substansi dan teknis pembahasannya Rancangan Undang-Undang Omnibus Law dinilai oleh Aliansi Gebrak Lampung tidak layak untuk dibahas.

Baca Juga:  Opini: Vox Populi, Vox Sugar Group

“Rancangan Undang-Undang Omnibuslaw tidak layak untuk dibahas dengan alasan apapun. Omnibuslaw hanya akan melanggengkan eksploitasi,penindasan dan penghisapan sumber daya alam dan manusia,” tegas koordinator aksi, Ihsan Tejanugraha.

Selain di Bundaran Adipura massa aksi juga mendatangi kantor DPD Provinsi Lampung. Massa mendesak ke empat anggota DPD RI Lampung untuk menyatakan sikap tegas menolak omnibus law kepada DPR RI dan Pemerintah.

Melihat gigihnya DPR RI membahas omnibus meski di tengah pandemi Covid-19, sidang paripurna dilakukan dengan berbagai cara dan besar kemungkinan akan disahkan pada pertengahan Juli 2020.

Tri Susilo juga menjelaskan bahwa ketimbang omnibus pemerintah mestinya memprioritaskan penanganan pandemi, sebab pandemi telah menciptakan gelombang PHK massal dan jutaan buruh sektor informal mati kelaparan bersama keluarganya.

Baca Juga:  Mahasiswa dan Elemen Masyarakat Lampung Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja

“Kami akan datangi semua pihak yang bertanggungjawab atas kesejahteraan, terutama para legislator yang wajib menjadi penyambung lidah rakyat yang hari ini akan ditumbalkan oleh rezim demi investasi,”  tukas Tri Susilo.(SUL/RLS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top