Bandar Lampung

Badan Usaha Tidak Patuh, Kejaksaan Turun Tangan

BPJS Kesehatan menandatangani Nota Kesepahaman Bersama dengan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri se-Provinsi Lampung/HI/Suluh

BANDAR LAMPUNG – Tingginya kepesertaan pada Segmen PPU-BU (Pekerja Penerima Upah), tentunya memberikan tantangan tersendiri bagi BPJS Kesehatan dalam melakukan pengawasan pada segmen ini.

Guna mengoptimalkan fungsi pengawasan tersebut, BPJS Kesehatan menandatangani Nota Kesepahaman Bersama dengan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri se-Provinsi Lampung.

Penandatanganan kesepakatan bersama ini dihadiri langsung oleh Deputi Direksi Wilayah Banten, Kalimantan Barat dan Lampung BPJS Kesehatan masing-masing pimpinan Kejaksaan.

Melalui nota kesepahaman ini, BPJS Kesehatan dan kejaksaan akan bekerja sama dalam hal penanganan masalah hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Deputi Direksi Wilayah Banten, Kalimantan Barat dan Lampung BPJS Kesehatan, Fachrurrazi menyampaikan, kesepakatan bersama ini adalah sebagai bentuk wujud nyata kejaksaan dalam mendukung program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) terutama dalam menindaklanjuti badan usaha yang tidak menjalankan kewajibannya.

Baca Juga:  Pembunuhan Caleg Reki Nelson Direka Ulang

“Terlebih lagi dengan semakin meningkatnya cakupan kepesertaan pada segemen PPU,” jelas Fachrurrazi, Selasa (16/4).

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Sartono mengatakan, kejaksaan telah melakukan kerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk kesekian kalinya sebagai pengacara negara yang akan melaksanakan penegakan hukum yang terkait dengan pelaksanaan program JKN-KIS yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.(HI)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top