Iklan
Uncategorized

Badan Usaha Diminta Ikut Dalam Program Jaminan Kesehatan

Kantor BPJS Kota Bandarlampung/Ist

BANDARLAMPUNG – BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi terpadu bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung di Hotel Bukit Randu, Selasa (27/2).

Kegiatan yang diikuti oleh jajaran Pemkot Bandarlampung, Kejaksaan Tinggi Lampung dan Kejari Bandarlampung serta Disnakertrans Provinsi, dalam rangka Peningkatan Pengawasan Kepatuhan Badan Usaha Melaksanakan Kewajiban Keikutsertaan Program Jaminan Sosial Wilayah Kota Bandar Lampung.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung, Johana, mengatakan kegiatan ini sebagai media penyampaian informasi terkait perkembangan dan updating informasi terbaru mengenai Program JKN-KIS BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

“Serta sebagai wadah penyampaian informasi terhadap Badan Usaha yang belum patuh menjalankan kewajibannya dalam Program Jaminan Sosial, baik dari segi ketidakpatuhan pendaftaran, kepatuhan penyampaian data dan kepatuhan pembayaran iuran,” kata dia, Selasa (27/2).

Baca Juga:  Pemprov Minta BPJS Tingkatkan Cakupan Layanan

Dengan begitu dia berharap, kepada Badan Usaha yang belum mendaftarkan karyawannya agar segera mendaftar.

Kemudian bagi Badan Usaha yang telah mendaftar hendaknya tidak menjadi penggugur kewajiban semata sehingga yang didaftarkan oleh Pemberi Kerja hanya sebagian pekerja saja belum seluruh pekerjanya yang didaftarkan.

“Bagi Badan Usaha yang belum melakukan pembayaran iuran rutin setiap bulan untuk dapat melunasi tunggakan iurannya,” kata dia.

Sosialisasi dan edukasi terpadu bersama Kejaksaan Tinggi Lampung dan  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung ini diikuti 120 Badan Usaha.

Dengan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan kepatuhan Badan Usaha melaksanakan kewajiban keikutsertaan dalam Jaminan Sosial khususnya wilayah Kota Bandar Lampung.

Baca Juga:  Disdag Musti Ubah Pola Pikir Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan

“Ini guna mendukung pencapaian UHC 1 Januari 2019 dan terhadap Badan Usaha yang tetap tidak patuh terhadap kewajibannya tentunya kami akan mengusulkan untuk dilakukan upaya Non Litigasi melalui Surat Kuasa Khusus (SKK) ke Kejaksaan,” tandasnya.(DD/*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top