Politik

Bacaleg Pesawaran Yang Tersandung Kasus Hukum Tak Ditanggapi Publik  

Bacaleg/Ilustrasi

GEDONGTATAAN – Berkas bakal calon legislatif (bacaleg) yang pernah tersandung hukum di loloskan. Hal ini disebabkan, tak adanya tanggapan dari masyarakat ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan laporan ke Bawaslu Kabupaten Pesawaran.

Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Ketua KPU Pesawaran Aminudin, saat diwawancarai awak media terkait lolosnya berkas Hipni Idris dalam daftar calon sementara (DCS) bakal calon legeslatif (DPRD) Kabupaten Pesawaran yang akan bersaing dalam pileg tahun 2019 mendatang, mengaku bahwa hingga hari ini belum ada tanggapan dari publik.

“DCS sudah diumumkan dan terakhir tanggapan dari publik pada, Selasa (21/8) esok. Hingga Senin (20/8) belum ada laporan terakit pengaduan dari masyarakat mengenai bakal caleg yang bermasalah atau tersandung kasus hukum,” kata Aminudin saat ditemui di ruangan kerjanya, Senin (20/8).

Baca Juga:  Dugaan Beras Milik Paslon Cagub, Bawaslu Ancam Dengan Pasal 73

Dia menjelaskan terkait berkas Hipni Idris, semua persyaratan dari partai yang mengusung bersangkutan (PDID) dinyatakan sudah lengkap sehingga masuk dalam DCS, bahkan dalam berkasnya dilapirkan keterangan SKCK dari kepolisian dan tidak pernah tersandung kasus hukum dari pengadilan.

“Yang jelas semua persyaratan sudah lengkap, kami sifatnya menerima berkas dari partai yang mengusngnya lengkap dengan melampirkan SKCK dan keterangan pengadialan bahwa yang bersangkutan bebas kasus hukum maka dimasukan dalam DCS. Jika ada laporan selanjutnya bisa saja dilakukan klarifikasi lagi,” ujarnya.

Terpisah, Ketua Bawaslu Kabupaten Pesawaran, Ryan Arnando saat diwawancarai melalui sambungan ponsel, mengatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan dari masyarakat terkait anggota atau bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pesawaran yang tersandung kasus hukum.

Baca Juga:  Polres Pesawaran Bakal Tes Urine Mendadak ke Seluruh PNS

“Sementara ini belum ada laporan yang masuk dari masyarakat. Jika nanti ada laporan maka petugas kami segera melakkan klarifikasi terhadap bakal calon DPRD berdasarkan laporan dari masyarakat itu,” jelas dia.

Diketahui, anggota DPRD Kabupaten Pesawaran, Hipni Idris merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi kredit usaha rakyat (KUR) tahun 2014 telah divonis satu tahun penjara oleh hakim Tipikor Tanjungkarang namun ketika mendaftarkan diri sebagai bakal calon legeslatif dia masuk dalam daftar calon sementara (DCS).

Hipni Idris dinyatakan bersalah melanggar pasal 3 juncto pasal 18 UU Nomor 31 /1999 sebagaimana diubah dan ditambah ke dalam UU nomor 20/2001 tentang tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Hakim menilai Hipni Idris terbukti turut serta membantu melakukan tindak pidana korupsi.(MH/PS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top