Politik

Awas, Beri Dukungan Palsu ke Calon Independen Bisa Dipidana

Kordiv Penindakan Pelanggaran Bawaslu Bandarlampung, Yahnu Wiguno Sanyoto/Suluh/JOS

BANDAR LAMPUNG – Bawaslu Kota Bandarlampung mengingatkan penyelenggara pemilu, masyarakat, dan tim pasangan calon independen dapat dikenakan sanksi pidana jika terbukti dengan sengaja memberikan dukungan atau identitas palsu bagi paslon independen atau perseorangan.

“Yang kita maksud untuk penyelenggara pemilu di sini tentunya menurut UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 terdiri dari jajaran KPU, Bawaslu, dan DKPP RI. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 8/2015 tentang Pilkada yang telah diubah menjadi UU Nomor 10/2016,” kata Kordiv Penindakan Pelanggaran Bawaslu Bandarlampung, Yahnu Wiguno Sanyoto, kepada Fajar Sumatera di ruang kerjanya, Kamis (20/2).

Bawaslu berharap para penyelenggara menjaga integritas khususnya pada saat melakukan verifikasi faktual di lapangan yang akan dimulai pada Maret mendatang.

UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada Pasal 185 menyebutkan :

“Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan identitas diri palsu untuk mendukung bakal Calon perseorangan Gubernur, bakal Calon perseorangan Bupati, dan bakal Calon perseorangan Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”

Baca Juga:  BPN Prabowo-Sandi Temukan Jutaan DPT Ganda, KPU Klaim Provinsi Lampung Steril

Kemudian pada Pasal 185A dikatakan :

(1) Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya.

Masyarakat yang memberikan dukungan dengan status ASN atau TNI/Polri dalam identitasnya akan diklarifikasi terkait dukungan yang diberikan pada calon perseorangan.

“ASN atau TNI/Polri kan harus netral,” ujarnya.

Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu memiliki tugas melakukan pengawasan melekat terkait dengan aktifitas atau tahapan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017.

“Karena ini ada unsur pidananya maka kita akan melibatkan Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) dalam hal ini adalah tim dari Kepolisian (Polresta Bandarlampung) dan Kejaksaan (Kejari Bandarlampung),” katanya.

Baca Juga:  Jalan Ryacudu - Jati Agung Rusak, Hambat Tegaknya Supremasi Hukum

Anggota KPU Bandarlampung Feri Triatmojo menyebutkan dukungan pada calon perseorangan bisa diberikan dalam bentuk e-KTP atau Surat Keterangan (suket) pengganti identitas.

“Kalau dukungan palsu itu maksudnya dia mendukung bukan dengan identitas dia. Tapi kalau e-KTP nya dipakai untuk mendukung dan dia tidak tahu, itu soal lain,” ujarnya.

“Kalau masyarakatnya tidak dikenakan sanksi pidana. Tapi sanksinya ke paslonnya, dukungannya dianggap tidak memenuhi syarat atau TMS.”

Sementara ASN atau TNI/Polri yang memberikan dukungan pada calon perseorangan akan diverifikasi faktual, masih aktif atau sudah pensiun.

“Kalau diverifikasi faktual konteksnya hanya membatalkan saja. Kalau di administrasi belum, hanya dicatat, kemudian ditindaklanjuti di faktual. Kalau memang benar dia belum pensiun, tidak memenuhi syarat,” katanya.

Hingga saat ini ada dua bakal pasangan calon independen yang telah mendaftar di KPU Kota Bandarlampung.

Berdasarkan data silon2020.kpu.go.id Kamis (20/2) pukul 16.50 WIB bakal pasangan calon independen Ike Edwin dan Zam Zanariah telah melewati dukungan minimal dengan 51.162 dukungan dan tersebar di 11 kecamatan.

Sementara bakal pasangan calon independen Firmansyah dan Bustomi Rosadi memperoleh 43.790 dukungan dan tersebar di 11 kecamatan.

Baca Juga:  Presiden Jokowi dan Gubernur Ridho Resmikan Jalan Tol Lampung, Bakauheni ke Aceh 2024 Tersambung

Syarat minimal dukungan calon perseorangan yang maju di tingkat bupati/wali kota dihitung berdasarkan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di wilayahnya dan harus tersebar di lebih dari 50 persen jumlah kecamatan di kabupaten/kota tersebut.

Berdasarkan rekapitulasi penyempurnaan DPTHP-2 KPU Bandarlampung Tahun 2019, kota dengan julukan Tapis Berseri ini memiliki 638.174 pemilih dan tersebar di 20 kecamatan.

Dengan jumlah DPT antara 500.000 – 1.000.000 maka syarat minimal dukungannya adalah 7,5 persen dari jumlah pemilih yakni 47.864 dan tersebar di 11 kecamatan.

“Bakal pasangan calon independen Firmansyah dan Bustomi Rosadi akan menyerahkan berkas pada hari Minggu pukul 09.00 WIB. Kemudian pak Ike belum ada informasi pasti,” tutupnya.(JOS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top