Bandar Lampung

Audit Khusus BPK ke Lampung Timur: Dari Kaca Mata UU KIP dan Siapa Pejabat yang Punya Peran di Baliknya

Audit Khusus BPK ke Lampung Timur: Dari Kaca Mata UU KIP dan Siapa Pejabat yang Punya Peran di Baliknya
Audit Khusus BPK ke Lampung Timur: Dari Kaca Mata UU KIP dan Siapa Pejabat yang Punya Peran di Baliknya

Ilustrasi audit BPK RI.

Suluh.co – Komisioner pada Komisi Informasi Lampung Dery Hendriyan menjelaskan duduk persoalan hasil audit khusus Badan Pemeriksa Keuangan [BPK] RI dari sisi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik [KIP].

Seperti apa kronologis dan cerita awal BPK RI melakukan audit khusus?

Kejaksaan Tinggi [Kejati] Lampung awalnya meminta BPK RI– pada Maret 2018, untuk melakukan audit investigatif atau audit khusus.

Permintaan itu dimaksudkan dengan tujuan adanya upaya penyelidikan Kejati Lampung untuk menelisik indikasi tindak pidana korupsi –yang penyelidikannya dimulai sejak Juni tahun 2017, terhadap proses lelang kendaraan dinas untuk dua pejabat elite di Lampung Timur –bupati dan wakil bupati.

Audit tersebut difokuskan ke Badan Pengelola, Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah [BP2KAD] Lampung Timur Tahun Anggaran 2016, yang mengalokasikan dana untuk mengadakan mobil mewah jenis Toyota Land Cruiser Prado dan Toyota New Harrier. Alokasi dana berkisar Rp2 miliar lebih.

Pengadaan ini belakangan diketahui dimenangi oleh PT Topcars Indonesia dan mobil mewah ini digunakan oleh bupati yang dijabat oleh Chusnunia Chalim; dan wakil bupati yang dijabat oleh Zaiful Bukhori.

Hasil audit dari BPK RI tadi, keluar pada 7 Desember 2018. BPK RI dalam hasil audit khusus yang diminta oleh Kejati Lampung tadi: menyatakan bahwa tidak ada kerugian negara dan perbuatan melawan hukum.

Dari sisi kategori informasi publik, menurut Dery Hendriyan, hasil audit khusus tersebut adalah informasi publik yang dikecualikan. Dan klasifikasi itu merujuk pada Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP.

Di pasal itu, disebutkan poin apa-apa saja konsekuensi yang muncul ketika informasi publik yang dikecualikan tersebut apabila diberikan kepada pemohon informasi publik. Salah satunya, mengandung potensi untuk menghambat proses penegakan hukum.

Sekadar informasi, secara proses, kasus ini baru disidangkan pada 10 Desember 2020. Dimulai sejak Juni 2017. Penetapan tersangka di kasus ini baru diumumkan Kejati Lampung pada November 2019.

Dery Hendriyan menjelaskan, bahwa kategori informasi publik yang dikecualikan –yang melekat pada hasil audit khusus BPK RI– dimungkinkan dan bisa digugurkan dengan melakukan uji konsekuensi. Uji konsekuensi harus ditunaikan dulu, dan uji konsekuensi tersebut merujuk dalam Pasal 19 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP.

Diketahui, pada kenyataannya salinan hasil audit khusus itu memang diterima atau diperoleh Pemkab Lampung Timur. Hal ini diutarakan oleh Sopian Sitepu, selaku pengacara dari terdakwa Direktur PT Topcars Indonesia Aditya Karjanto.

Bahkan, ia mengklaim dirinya sebagai pihak yang menyarankan Pemkab Lampung Timur untuk meminta salinan hasil audit khusus BPK RI itu.

Japriyanto Manalu, selaku pengacara dari terdakwa Suherni, seorang PPK sekaligus KPA dan menjabat sebagai Kabid Aset BP2KAD Lampung Timur, membeberkan klaim bahwa permintaan salinan hasil audit khusus itu telah dilakukan secara resmi lewat surat yang diterbitkan oleh seorang pejabat yang disebutnya sebagai Bupati Lampung Timur.

Kendati begitu, ia tidak merinci soal siapa identitas Bupati Lampung Timur yang dimaksud. Alasannya karena belum membaca surat tersebut.

Kembali ke Dery Hendriyan. Kepada Suluh.co, Selasa, 15 Desember 2020, ia mengulas secara detail tentang proses uji konsekuensi tadi– sebagai formula yang mampu membuat sebuah informasi publik pada Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, dimiliki atau diketahui oleh pihak pemohon. Sebab menurut dia, potensi mampu menghambat proses penegakan hukum di Pasal 17 tidak serta merta mengikuti suatu informasi yang kategorinya informasi publik yang dikecualikan.

Sebagai catatan, pada akhirnya Pemkab Lampung Timur diklaim mengetahui dan mengantongi salinan hasil audit khusus yang dikeluarkan BPK RI itu.

Mula-mula, si pemohon informasi publik yang dikecualikan harus mengisi formulir permintaan salinan hasil audit BPK RI. Formulir itu kemudian harus diketahui oleh pejabat yang mengembang tanggungjawab sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi [PPID]. Di Kejati Lampung, tanggungjawab sebagai PPID diemban oleh Wakajati.

Proses ini harus dilakukan karena salinan audit khusus tadi tidak diperbolehkan untuk dikeluarkan oleh BPK RI, karena audit tadi bersifat ‘orderan’. BPK RI hanya mampu memberikan informasi umum ke pihak lain jika berkaitan dengan audit khusus. Informasi umum itu menyoal tentang siapa pemegang dan peminta audit khusus.

“Menyarankan ke pemohon informasi, untuk menghubungi PPID di kejaksaan untuk memintanya. Dokumen hasil audit tidak boleh diberikan. Hanya informasi umum saja,” ungkapnya.

Secara normatifnya, PPID di kejaksaan harus menunaikan tugasnya untuk membentuk tim yang dimaksudkan agar melakukan uji konsekuensi. Yang diatur di dalam Pasal 19 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP.

Hasil uji konsekuensi yang diputuskan oleh tim tersebut, tegasnya, akan menentukan apakah permintaan si pemohon terhadap informasi yang kategorinya informasi publik yang dikecualikan dapat diberikan atau tidak.

Kembali lagi ke fakta awal bahwa Pemkab Lampung Timur mengantongi salinan hasil audit khusus BPK RI.

“BPK, PPID dan Pemkab harus saling berkomunikasi, dan itu harus dilakukan secara tertulis. Nggak boleh dia [meminta salinan hasil audit secara] lisan. Si pemkab [harus] datang ke PPID dan mengisi formulir. Dan itu adalah jalurnya,” tegasnya.

Reporter: Ricardo Hutabarat

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top