Iklan
Bandar Lampung

Atasi Konflik Gajah dan Manusia, Pemprov Lampung Bentuk Satgas Khusus

Sinergi ini untuk merumuskan solusi mengatasi konflik yang terjadi antara manusia dan satwa liar khususnya di Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus/LS

BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengajak sejumlah pihak yang terkait lingkungan hidup untuk mengatasi persoalan gajah liar di Kecamatan Semaka, Tanggamus.

Pemprov akan bersinergi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus, Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) wilayah III Lampung-Bengkulu, lembaga konservasi sumber daya alam, dan aktivis NGO (Non Government Organization) yang peduli terhadap konservasi satwa liar khususnya gajah.

Sinergi ini untuk merumuskan solusi mengatasi konflik yang terjadi antara manusia dan satwa liar khususnya di Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus. Rapat koordinator lintas sektoral diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Lampung, kemarin, di Ruang Rapat Sakai Sambayan Kantor Gubernur Provinsi Lampung. Rapat langsung dipimpin Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis.

Baca Juga:  Gubernur Ridho Minta OPD segera Tindak Lanjuti LHP BPKP

Dalam rapat berhasil dirumuskan solusi yang dipilih untuk mengasi konflik satwa – manusia di Tanggamus. Fi antaranya sebagai pengamanan dalam jangka pendek, Pemprov dan Pemkab Tanggamus  bersinergi dengan  NGO Repong Indonesia akan melakukan penggiringan Gajah menuju ke Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ( TNBBS). Penggiringan akan dilakukan TIM Mahout dibantu pihak – pihak terkait.

Sedangkan untuk solusi jangka panjang  Pemerintah Provinsi Lampung akan menganggarkan anggaran khusus melalui APBDP dan APBD untuk membentuk Conservation Response Unit (CRU).   Satuan Tugas yang dibentuk  akan melaksanakan tugas sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Lampung No.G/459/V.23/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar Provinsi Lampung.

Dalam kesempatan tersebut Hamartoni menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk menangani  konflik antara manusia dan satwa liar dengan mengedepankan kepentingan dan keselamatan manusia tanpa mengorbankan kepentingan dan keselamatan satwa liar.

Baca Juga:  Ridho Ficardo Kembali ke Kursi Gubernur Lampung

“Dalam memilih opsi-opsi solusi konflik akan diterapkan langkah untuk mengurangi resiko kerugian yang diderita oleh manusia, secara bersamaan didasari pertimbangan terbaik untuk kelestarian satwa liar yang terlibat konflik ” kata Hamartoni.

Sementara itu, Indra Exploitasi Semiawan dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kelestarian Kehutanan yang hadir dalam kesempatan tersebut mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Lampung yang memilki peran besar dalam menangani konflik manusia – satwa di lampung.

“Keterlibatan Sekda secara langsung dalam menginisiasi koordinasi lintas sektoral  telah berhasil menyamakan persepsi dalam menentukan  solusi bagi konflik manusia – satwa di Lampung” kata Indra.

Senada dengan Indra Exploitasi ketua Forum Konservasi Gajah Sumatera Krismanko Papadang menganggap bahwa Provinsi Lampung adalah Provinsi terbaik dalam Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar.

Baca Juga:  DPRD Dukung Rancangan APBD 2019 Kota Bandar Lampung

“Dengan adanya Peraturan Gubernur Lampung sebagai payung hukum dan keterlibatan Sekda secara langsung untuk memimpin Tim Koordinasi Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar di Lampung, menjadikan Provinsi Lampung menjadi yang terbaik” kata Krismanko.(LS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top