Ekonomi

Aplikasi Online Pajak Beri Kemudahan Lapor SPT

Ist

JAKARTA – OnlinePajak, aplikasi perpajakan berbasis web mendukung penuh dan siap membantu penerapan peraturan baru Ditjen Pajak (DJP) tentang Wajib E- Filing PPh Pasal 21/26 dan PPN yang akan diterapkan mulai 1 April 2018.

Aplikasi pembayaran pajak elektronik ini hadir memudahkan para wajib pajak untuk melakukan pelaporan SPT atau e-filling. Sistem ini telah disahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai aplikasi pajak resmi dengan Surat Keputusan No. KEP-193/PJ/2015 and No. KEP-72/PJ/2016.

Founder dan Direktur OnlinePajak, Charles Guinot menuturkan, berdasarkan Pasal 8 ayat (2a) PMK SPT terbaru, OnlinePajak merupakan salah satu saluran resmi yang diakui pemerintah untuk melakukan e-filing. Artinya, bukti penerimaan elektronik (BPE) dan nomor tanda terima elektronik (NTTE) yang diperoleh dari OnlinePajak juga diakui legalitasnya.

Baca Juga:  Pariwisata Jadi Sektor yang Memperkuat Ekonomi Tanah Air

“Kami pastikan wajib pajak akan menerima bukti penerimaan elektronik yang resmi dari DJP,” tuturnya, Selasa (13/3).

Menurut dia, sepanjang 2017, pihaknya telah mengelola setoran pajak sebesar Rp43 triliun. OnlinePajak telah dipercaya lebih dari 500 ribu pengguna dan 80 ribu perusahaan.

“OnlinePajak hadir untuk membantu wajib pajak mempermudah administrasi dan pelaksanaan perpajakan perusahaan secara instan dan terintegrasi,” ujarnya.

Inovasi e-filing merupakan bukti nyata kontribusi OnlinePajak dalam membantu wajib pajak menyelesaikan kewajiban perpajakan. OnlinePajak memungkinkan pengguna untuk melacak bukti lapor dengan mudah karena pendokumetasian yang tersimpan aman.

Ketentuan /peratutan baru tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) yang diterbitkan pada 26 Januari 2018.

Baca Juga:  PRD : Turunkan Harga Kebutuhan Dasar Rakyat

Peraturan tersebut diterbitkan untuk modernisasi dan penyederhanaan administrasi pengelolaan SPT dalam mendukung kemudahan berusaha (ease of doing business).  Peraturan yang merupakan perubahan dari PMK Nomor 243/PMK.03/2014 tersebut menegaskan format dokumen elektronik tidak dapat lagi disampaikan secara langsung ke KPP, seperti yang sebelumnya dilakukan oleh wajib pajak.

Disamping itu, wajib pajak yang tidak melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21/26 dan PPN melalui e-Filing, dianggap tidak menyampaikan SPT.(*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top