Politik

APK Liar Bacaleg Bertebaran, Bawaslu Tuba Ancam Sanksi Pidana

Penurunan APK liar milik para bakal calon legislatif/Ilustrasi

TULANGBAWANG –  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tulangbawang akan menindak tegas adanya Alat Peraga Kampanye (APK) liar milik peserta pemilu yang diduga melanggar PKPU.

Lembaga pengawas pemilu ini mengancam akan memberikan teguran tertulis dan teguran keras, sampai dengan pencopotan APK tersebut. Bahkan, Bawaslu dapat menyeretnya ke sanksi pidana.

Anggota Bawaslu Kabupaten Tulangbawang, Kordiv Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga, Desi Triyana, mewakili Ketua Bawaslu Tuba, Rahmad Lihusnu, menegaskan, akan menindak tegas setiap bentuk  pelanggaran.

Ia menambahkan, jajaran Bawaslu Tuba menemukan ratusan APK liar bacaleg merata hampir di seluruh kampung wilayah kerja Bawaslu Kabupaten setempat.

“Jenis temuan pelanggaran APK didominasi oleh bacaleg DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. Bawaslu Tulangbawang akan menindaklanjuti temuan itu,” ujarnya.

Baca Juga:  Rabu, KPU Lampung Umumkan Hasil Kesehatan Balon Gubernur Dan Wakil

Srikandi cantik ini menambahkan, ditemukannya ratusan APK liar merupakan hasil dari penelusuran Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Kampung se-Kabupaten Tulangbawang. Petugas Pengawas dari tingkatannya bergerak dan bekerja melakukan pengawasan.

Bawaslu Tulangbawang, lanjutnya, sudah merekap dan menginventarisir seluruh APK liar yang terpasang di kampong-kampung. Itu akan menjadi catatan dan laporan ke Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI.

Bunda Desi, biasa ia dipanggil menekankan, kepada peserta pemilu atau Bacaleg diharapkan dapat mengikuti aturan dan patuh terhadap aturan. Dijelaskannya, dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 bahwa Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 dimulai sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019.

“Itulah jadwal yang musti ditaati dan dipatuhi oleh setiap peserta Pemilu. Kami telah menginstruksikan kepada Panwaslucam untuk melakukan pengawasan secara berjenjang mengenai APK,” terangnya.

Baca Juga:  Jokowi-Amin Sementara Masih Unggul di Kabupaten Tulangbawang

Temuan tersebut, sambungnya, dicatat dan diinventarisir untuk  diserahkan kepada masing – masing Parpol. Harapannya, parpol memberikan instruksi kepada bacalegnya untuk melepas APK tersebut.

“APK liar tersebar di 9 kecamatan dan 42 kampung. Peserta Pemilu dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000 sebagaimana diatur dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017,” ancamnya.

Selain itu, Bawaslu Tulangbawang akan melakukan pengawasan yg lebih ekstrim lagi pada Pemilu 2019. Sebab, menurutnya, banyak yang akan diawasinya, yakni caleg DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / kota.

“Pasukan dari pengawasan mulai dari tingkat Pengawas TPS  akan melakukan pengawasan ekstrem, melekat dan pencermatan apa saja yg dilakukan para caleg dilapangan.Apakah melanggaran regulasi atau tidak,” paparnya.

Baca Juga:  Besok, Ridho BerBhakti Jilid II Penuhi Persyaratan KPU

Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu Tulangbawang menekankan memberikan  rasa keadilan bagi peserta Pemilu. Tidak pandang bulu, siapapun yang diduga melakukan pelanggaran  akan diprosesnya sesuai dengan aturan PKPU dan Perbawaslu. Semua akan diperlakukan yang sama.(LS/SP)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top