Modus

Aparat Hukum Wajib Telusuri Aliran Dana Suap Lampung Tengah

Hasil OTT KPK, di Kabupaten Lampung Tengah/Net

BANDAR LAMPUNG – Pakar Hukum Pidana Universitas Lampung, Eddy Rifai, mendorong para aparat hukum untuk menindaklanjuti nama-nama yang terindikasi menerima gratifikasi (suap) terkait dengan persetujuan DPRD atas pengajuan peminjaman pemerintah kabupaten Lampung Tengah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp300 miliar.

“Dalam Undang Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) bahwa penerima dan pemberi suap akan sama-sama di pidana,” kata Eddy, Selasa (8/5).

Setelah  jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan dengan menyebut beberapa nama dari satu orang saksi, maka aparatur hukum itu harus mencari dua alat bukti lainnya yang bisa memberatkannya hingga berstatus tersangka.

“Jadi dalam KUHP itu ada keterangan saksi ahli, surat, petunjuk. Saksi pun tidak boleh satu, tetapi melalui dua orang saksi sehingga baru ditemukan satu alat bukti. Kemudian, pihak aparatur hukum juga harus bisa mencari alat bukti lainnya sehingga nama-nama yang disebutkan itu baru bisa mengenyam status tersangka,” ujarnya.

Baca Juga:  Terkait 9,20 Gram Sabu, Seorang Pemuda Ditangkap Polisi

Kemudian, jika kedua alat bukti itu sudah dilengkapi, maka nama-nama yang disebutkan nantinya bakal terancam hukuman penjara.

Karena, berdasarkan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam pasal 12 ayat (a) disebutkan, bahwa pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Kemudian dalam pasal 12 ayat (B) disebutkan bahwa pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Baca Juga:  KPK Harus Usut Pinjaman Pemkot Bandar Lampung Kepada PT SMI Untuk Infrastruktur

“Dalam pasal 12 ayat (A) dan (B) disebutkan bahwa dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah),” pungkasnya.

Sebelumnya,  jaksa penuntut umum saat membacakan surat dakwaan pada Senin (7/5) menyebut beberapa nama atas dugaan penerima suap dari pemkab Lamteng untuk memuluskan langkah peminjaman dana ke PT SMI sebesar Rp300 miliar, diantaranya,

a. Natalis Sinaga mealui Rusmaladi sebesar Rp 2 miliar. Uang tersebut untuk bagian Natalis sebesar Rp 1 miliar dan sisanya diserahkan kepada Iwan Rinaldo Syarief selaku Plt Ketua DPC Demokrat Lamteng Rp 1 miliar.

b. Raden Zugiri selaku Ketua F-PDIP secara bertahap melalui Rusmaladi dan Aan Riyanto sebesar Rp 1,5 miliar.

c. Bunyana alias Atubun anggota DPRD Lamteng melalui ajudan Mustafa yang bernama Erwin Mursalin sebesar 2 miliar.

Baca Juga:  Karir Politik Zainudin Hasan, Hingga Rapor Buruk Dari Ombudsman

d. Zainuddin, Ketua F-Gerindra melalui Andri Kadarisman sebesar Rp 1,5 miliar yang diperuntukkan kepada Ketua Gerindra Provinsi Lampung Gunadi Ibrahim.

e. Nataslis Sinaga, Raden Zugiri, Zainuddin melalui Andri Kadarisman sebesar Rp 495 juta.

f. Achmad Junaidi Sunadri selaku Ketua DPRD Lamteng melalui Ismail Rizki, Erwin Mursalin dan Ike Gunarto secara bertahtap sebesar Rp 1,2 miliar.(NN)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top