Modus

Angka Kekerasan Seksual di Lampung Tinggi

Pihak kepolisian menjerat para tersangka inces atau hubungan sedarah/Net

BANDAR LAMPUNG – Baru-baru ini Lampung digegerkan dengan peristiwa kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas di Kabupaten Pringsewu. Yang lebih mengejutkan lagi adalah pelaku kekerasan tersebut adalah ayah, kakak dan adik kandungnya sendiri.

Mengingat bahwa jumlah penyandang disabilitas di Lampung sebanyak 23000 jiwa dengan Anak Penyandang Disabilitas sebanyak 4338 jiwa hal ini harus menjadi perhatian yang serius.

Fakta yang dihimpun dari LBH Bandar Lampung terhadap kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di Lampung, dengan korban kelompok rentan salah satunya adalah anak sampai dengan hari ini belum mendapat hukuman yang masksimal.

Berdasarkan data yang ada, terlihat bahwa ada 1972 kasus kekerasan terhadap anak dan kekerasan seksual terhadap anak. Jumlah kasus tertinggi ada pada Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan, dan Kabupaten Lampung Timur.

Data tersebut merupakan kasus-kasus yang ada di Pengadilan Negeri setempat dari tahun 2018 sampai dengan Februari 2019.

Kabupaten yang memiliki angka yang tinggi salah satunya merupakan kabupaten Ramah Anak yaitu pada Kabupaten Lampung timur dengan Perda No 05 Tahun 2016 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Kabupaten Layak Anak dan baru baru ini Kota Bandar Lampung yang akan mencanangkan menjadi Kabupaten Ramah Anak.

Selama ini bahwa untuk pelaku kekerasan seksual terhadap kelompok rentan yaitu anak, masih belum di hukum maksimal. Dari pantauan LBH Bandar Lampung di PN Tanjung Karang pelaku-pelaku kekerasan seksual hanya mendapat hukuman ringan.

Baca Juga:  Aktifis 98 Diskusi Kasus Andi Arief, Perlakuan Aparat Ancam Kebebasan Berpendapat

Bahwa rata-rata tuntutan pada kekerasan seksual yang dilakukan oleh Jaksa terhadap kasus-kasus kekerasan seksual di PN Tanjung Karang adalah 8,7 tahun dan Hakim pada PN Tanjung Karang terhadap kasus-kasus tersebut hanya memutus pelaku kekerasan seksual dengan rata-rata pidana tahanan selama 6,7 Tahun.

Tipologi kasus yang terjadi bahwa pelaku-pelaku dari tindak pidana kekerasan seksual adalah justru orang terdekat dari korban. Karena kebanyakan modus yang dilakukan adalah dengan merayu korban dengan jumlah kasus sebanyak 28 di PN Tanjung Karang dengan modus tersebut.

Artinya bahwa pelaku merupakan orang-orang dekat korban.

Belum lagi kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan, tentu belum kering di ingatan kita tentang kasus kekerasan seksual yang dialami oleh mahasiswi dari kampus ternama di Indonesia yakni Universitas Gadjah Mada yang harus berakhir dengan jalan damai tanpa adanya proses hukum yang jelas.

Kemudian untuk di daerah khususnya Provinsi Lampung menurut catatan LBH Bandar Lampung setidaknya terdapat dua kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan terutama di dunia kampus yakni di FKIP Unila yang pelakunya sudah divonis selama 16 bulan dan di UIN Raden Intan Lampung yang saat ini sedang menjalani proses penyelidikan.

Maraknya kekerasan seksual dilingkungan pendidikan yang kerap dialami oleh perempuan terutama mahasiswi penyebabnya adalah relasi kuasa antara dosen dan mahasiswa, yang mengakibatkan korban tidak berdaya untuk melakukan perlawanan dan melporkan tindak kekerasan seksual karena dibawah ancaman sang pelaku.

Pihak kampus yang seharusnya pro aktif untuk menuntaskan kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkup lembaganya justeru malah tidak mengambil sikap tegas dan terkesan diam, menutup mata dan lepas tanggung jawab terhadap korban.

Baca Juga:  Perusahaan di Lampung Wajib Terapkan Upah Minimum Provinsi

Bukan berusaha untuk menanggulangi agar tindakan serupa tidak terjadi lagi malah  melindungi pelaku dan menutup-nutupi peristiwa tersebut demi nama baik kampus.

Kemudian, berdasarkan data tipologi hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, putusan hakim yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual di lampung mengalami disparitas dengan tuntutan jaksa. Bahwa hakim di pengadilan kerap kali memberikan putusan yang jauh dari hukuman maksimal sehingga hal tersebut menyebabkan masih tingginya angka kekerasan seksual yang terjadi.

Oleh karena itu, melihat angka kekerasan seksual yang terjadi di Lampung terbilang cukup tinggi maka penting bagi seluruh pihak dan lapisan masyarakat untuk mendesak Pemerintah agar segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Sebab RUU PKS yang digagas oleh Komnas Perempuan tersebut adalah legitimasi dan payung hukum untuk tegaknya keadilan atas kasus kekerasan seksual yang kerap kali terjadi dan yang lebih penting adalah sebagai bentuk perlindungan hak-hak korban yang selama ini tidak diperdulikan.

Kemudian LBH Bandar Lampung melihat peristiwa kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas di Pringsewu tersebut pelaku harus di hukum seberat-beratnya.

Sesuai dengan Pasal 81 dan 82 UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa pelaku dapat diancam dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara dan ditambah dengan 1/3 hukum apabila pelaku dan korban memiliki relasi yang tidak setara, yaitu apabila pelaku adalah Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan. Jaksa dan Hakim yang menangani kasus tersebut harus berani mengambil hukuman maksimal terlebih korban adalah penyandang disabilitas.

Baca Juga:  Nazarudin Pastikan Laporannya Terhadap Benny Uzer Terus Berlanjut

Perhatian terhadap permaslahan kekerasan seksual ini menjadi atensi khusus kepada Pemerintah daerah, khususnya kepada Kabupaten/Kota yang menjadi Kabupaten/Kota Ramah Anak. Berdasarkan Pasal 41 Ayat (2) bahwa Negara Memiliki kewajiban untuk memberikan perlakuan Khusus kepada anak dan kelompok disabilitas.

Negara harus menjami keamanan serta tumbuh kembang anak dan melindungi kelompok rentan.

Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Artinya bahwa semua element harus bertanggung jawab terhadap kekerasan yang terjadi terhadap anak khususnya Negara yang dalam hal ini memiliki kewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.

Pelaksanaanya Negara harus memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.(LS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top