Iklan
Bandar Lampung

Anggaran RS Abdul Moeloek Dipangkas Hingga 32,17 %

RS Abdul Moeloek/LS

BANDAR LAMPUNG – Rasionalisasi anggaran oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, di Rumah Sakit Umum Daerah  Abdoel Moeloek (RSDUAM) sebesar Rp142 miliar otomatis berpengaruh signifikan terhadap pelayanan kesehatan.

Pemangkasan yang mencapai 32,17% dari total pagu anggaran sebesar Rp442miliar juga diprediksi akan menurunkan kelas RSDUAM yang saat ini tipe A menjadi tipe B.

Direktur eksekutif Jaringan Asprasi Masyarakat Sejahtera (Jatra), Arman Sinambela, melihat, rasionalisasi anggaran yang tengah berjalan dan juga memangkas anggaran rumah sakit selain sebagai langkah yang tidak manusiawi juga disinyalir melanggar aturan.

“Kegiatan yang ada di rumah sakit itu kan langsung menyentuh kepentingan masyarakat. Itu sangat tidak manusiawi. Kami pastikan pelayanan akan semakin buruk, sarana prasarana pendukung juga semakin tidak memadai dengan dipangkasnya anggaran itu,” jelas Arman, Jumat (2/8).

Baca Juga:  Gubernur Lampung Kukuhkan Dewan Riset Daerah Lampung 2019-2022

Soal regulasi sambungnya, rasionalisasi yang dilakukan merupakan anggaran yang telah ditetapkan bersama eksekutif dan legislaltif,dengan tidak dilibatkannya Badan Anggaran DPRD otomatis Arinal-Nunik (gubernur dan wakil gubernur) telah melakukan langkah sepihak dengan merubah produk hukum berupa perda APBD 2019 tanpa persetujuan Dewan.

“Jika kita lihat suratnya, itukan atas perintah Gubernur melalui Sekdaprov. Kenapa tidak terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Banggar. Itu kan merubah apa yang telah ditetapkan di perda tanpa persetujuan legislatif. Dewan juga jangan hanya diam,” tegasnya.

Selain itu langkah rasionalisasi anggaran di RSDUAM, juga mengabaikan amanat Undang Undang yang mengatur hak dalam bidang kesehatan yakni Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya dibahas tentang hak asasi manusia.

Baca Juga:  ASN Pemprov Lampung Pulang Lebih Awal Selama Bulan Ramadan

Diantaranya hak dalam bidang kesehatan, sebagaimana ketentuan Pasal 28H UUD 1945 ayat (1) yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

“Jadi pada intinya jika Arinal-Nunik memangkas anggaran RSDUAM itu sama saja meniadakan hak masyarakat dalam mendapatkan hak pelayanan kesehatan,” tandasnya.(LS/KI)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top