Bandar Lampung

Almisbat Lampung : Presiden, Kami Izin Usul Terbitkan PP Kekarantinaan Kesehatan

Ketua BPD Almisbat Lampung Resmen Kadafi. | dokpri

BANDAR LAMPUNG — Mencermati situasi terkini usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan pandemi virus coronabaru (COVID-19) sebagai bencana nasional non alam, 15 Maret 2020 lalu, Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (Almisbat) Lampung mengusulkan agar presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Ketua Badan Pengurus Daerah (BPD) Almisbat Lampung Resmen Kadafi, melalui keterangan tertulisnya di Bandarlampung,  dikutip dari Antara, Sabtu (21/3/2020), diakses Senin (23/3/2020), menyatakan usulan pihaknya itu melalui kajian internal.

“Presiden Jokowi yang kami cintai, dengan segenap kerendahan hati, izinkan kami menyampaikan bahwa kami memandang perlu kesegeraan pemerintah untuk menerbitkan beleid PP turunan dari UU Nomor 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang atas persetujuan bersama DPR telah diteken 7 Agustus 2018,” tuturnya.

Diketahui, Menkumham Yasonna H. Laoly menempatkan UU ini dalam Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 128 pada 8 Agustus 2018, dan Penjelasan Atas UU 6/2018 ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6236.

Resmen bilang, kajian pihaknya menilai penerbitan PP dibutuhkan segera untuk perkuatan respons manunggal negara dalam kinerja pembangunan hukum, pemenuhan amanat konstitusi, integrasi dan sinkronisasi dan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga.

“Kami mendapuk keberdalaman kebutuhan mendesak bauran kebijakan, soal hentak isu lockdown (penguncian teritorial) dalam arti wilayah hukum/administratif, terkait situasi pandemi COVID. Sejatinya, negara telah hadir mengampu dengan lahir UU 6/2018, namun secara operasional masih terkendala aras legal, payung hukum derivasinya,” jelas dia.

Baca Juga:  #Ingatpesanibu, Almisbat Lampung : COVID-19 Tak Peduli Kamu Udah Ngopi Apa Belum

Advokat kandidat doktor hukum Universitas Jayabaya, Jakarta itu menyebut, ini sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juncto (jo) UU 15/2019 tentang Perubahan UU 12/2011.

Jokowi mengesahkan UU ini 2 Oktober 2019, diundangkan oleh PLT. Menkumham Tjahjo Kumolo dalam Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 183 pada 4 Oktober 2019, dan Penjelasan Atas UU 15/2019 ditempatkan di Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398.

Mendasari pula, beleid Pasal 60 UU 6/2018, berbunyi Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan pelaksanaan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Menurutnya, pengajuan usulan Almisbat itu murni berangkat dari keprihatinan kolektif atas situasi nasional. Selain lahir dari banyak latar terangkum dalam tiga rasionalisasi.

Pertama, merupakan pilihan bijak diluar alternatif penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengatasi hambatan hukum penanganan COVID-19, yang per preferensi keterpilihan lebih untuk merevisi UU 36/2009 tentang Kesehatan (disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 13 Oktober 2009, diundangkan Menkumham Andi Matalatta, dalam Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Penjelasan Atas UU 36/2009 dalam Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063) sebagaimana usulan/pendapat hukum pakar hukum tata negara Prof Dr Yusril Ihza Mahendra, 16 Maret 2020.

Baca Juga:  HUT TNI ke-74, Personel Kodim 0410 Dapat Layanan Gratis Perpanjangan SIM

Kedua, semangat Indonesia-sentris dalam bauran keutuhan wilayah, kedaulatan rakyat, bangsa, dan negara RI berbasis kearifan lokal dimana data menunjukkan terdapat perbedaan mencolok tingkat jumlah dan volume persebaran COVID-19 antarwilayah provinsi dan antarpulau, dengan derajat percepatan penanganan berbeda pula satu sama lain, sehingga butuh keberdalaman bauran kebijakan pemerintah yang terpadu-terintegrasi, kuat, manunggal, komprehensif, dan sistemik.

“PP turunan UU Kekarantinaan Kesehatan ini sesuai pula Pasal 28A, Pasal 28H ayat (1), (2), (3) dan Pasal 34 ayat (2), (3) UUD 1945. Juga membersamai beleid UU 39/1999 tentang HAM, UU 11/2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Resolusi Majelis Umum PBB 2200 A (XXI) 16 Desember 1966, derivasi Deklarasi Universal HAM/DUHAM 10 Desember 1948), UU 36/2009 tentang Kesehatan, UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah jo UU 2/2015 jo UU 9/2015, dan UU 24/2017 tentang Penanggulangan Bencana.”

Ketiga, perlu dan pentingnya mencegah kesimpangsiuran hukum, dan potensi ancaman kerusakan tata kelola percepatan penanganan dalam kinerja penanggulangan nasional oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang sigap bekerja sesuai mandatori Keputusan Presiden (Keppres) 7/2020 tanggal 13 Maret 2020, terutama dalam peneluran dan atau pemberlakuan kebijakan karantina rumah, karantina rumah sakit, karantina wilayah, dan pembatasan sosial berskala besar, yang secara nomenklatur terang-benderang diatur dalam UU 6/2018.

Baca Juga:  Pemerintah Pusat Pantau dan Evaluasi Kebijakan Nawacita di Lampung

“Kami berharap agar penerbitan PP ini dapat menihilkan potensi kekosongan landasan konstitusional pemberlakuan kebijakan karantina rumah, karantina rumah sakit, karantina wilayah, dan pembatasan sosial berskala besar sebagai kewenangan pemerintah melalui Menteri Kesehatan RI,” tuntas Resmen.

Seturut, Ketua Badan Pekerja Centre for Democracy and Participative Policy Initiatives Studies (CeDPPIS), Muzzamil, mengkonfirmasi di Bandarlampung, Senin (23/3/2020).

Merujuk definisi Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, ia mengutip Pasal 10 UU itu tegas menyebut Pemerintah Pusat menetapkan dan mencabut Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

“Bisa dicek, UU 6/2018 ini merupakan buah manis perjuangan panjang merajut tata kelola kekarantinaan nasional kita. Presiden saya kira bisa bijaksana memperimbangkan ini demi kepastian hukum dan perlindungan seluruh rakyat Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia,” ujarnya terpisah.(LS/ANT)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top