Bandar Lampung

Ali Rahman Terancam Pidana, BKN : Wajib Keluar dari ASN atau Parpol

Kepala UPT Badan Kepegawaian Negara (BKN) Provinsi Lampung, Muhamad Mujaedi/Suluh/DUM

BANDAR LAMPUNG – Bakal Calon (Balon) Wakil Bupati Way Kanan, Ali Rahman, diminta untuk mengundurkan diri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) jika tergabung dalam partai politik (parpol) maupun jadi peserta Calon Kepala Daerah.

Kepala UPT Badan Kepegawaian Negara (BKN) Provinsi Lampung, Muhamad Mujaedi mengatakan bahwa sebelum masuk kedalam anggota Parpol, ASN harus keluar terlebih dahulu. Sebab jika ketahuan oleh inspektorat, maka akan diberikan hukuman disiplin.

Mekanisme terkait peraturan ASN sudah tertuang dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara Dalam upaya untuk menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Baca Juga:  Gubernur Arinal Pimpin Upacara Mingguan, ASN Pemprov Lampung Sambut Visi "Rakyat Lampung Berjaya"

Sementara itu jika Oknum ASN itu sudah menjadi anggota partai maka akan di tindak lanjuti yaitu ada dua pilihan keluar dari ASN atau Keluar dari Partai Politik Sebab ASN harus Netral.

Mujaedi menuturkan jika mempunyai barang bukti terhadap oknum ASN tersebut maka bisa diadukan dan nanti nya akan dicari bukti bukti yang sah jika bukti tersebut sah maka akan bisa lanjut ketahap inspektorat baik provinsi maupun kabupaten.

“Nanti jika terbukti akan kena hukuman disiplin contohnya kerugian negara,” ucap Mujaedi, Senin (31/8).

Dia mengatakan saat ini belum melihat KTA dari oknum ASN yang ada di way kanan sebab ini menyangkut perseorangan dan harus mencek lokasi dimana oknum itu bekerja.

Baca Juga:  Bapenda Kejar Target Pajak Kendaraan Bermotor dan BBN KB

“Induknya bekerja didinas apa nanti kalau ada pengaduan akan melacak disana,” ujar dia.

Dia menambahkan sebelum masuk CPNS pun para calon harus membuktikan dirinya tidak masuk kedalam partai politik, sebab itu sudah diatur kedalam UU NO 5 tahun 2014.(DUM)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top