Iklan
Panggung

Akibat Terobos Paspampres, Nur Halimah Diundang ke Istana

Kediaman Nur Halimah, seorang wanita asal Desa Tanjung Sari, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, yang nekad menerobos barisan pengamanan paspampres saat peresmian Jalan Tol Trans Sumatera/TS/Suluh

BANDAR LAMPUNG – Nur Halimah, seorang wanita asal Desa Tanjung Sari, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, yang nekad menerobos barisan pengamanan paspampres saat peresmian Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) lalu, dipanggil ke Istana bertemu Presiden Joko Widodo.

Nur Halimah, dipanggil untuk menyelesaikan permasalahan ganti rugi tanah miliknya yang digunakan untuk pembangunan jalur Tol Trans Sumatera ruas Bakauheni-Terbanggi Besar.

Nur Halimah, beserta Maryadi suaminya, tinggal dan menetap di Desa Tanjung Sari, sejak 15 tahun lalu. Nur Halimah yang kesehariannya membantu sang suami mengurus sawah serta ladangnya kini hanya bisa meratapi nasib akibat dampak dari pembangunan jalan tol di desa tempat tinggalnya.

Baca Juga:  Selain Serius Masalah Cinta, Penjual Bakso Bakar yang Lamar Mahasiswi ini Juga Pekerja Keras   

Ibu dari lima orang anak ini mengaku, aksi nekadnya tersebut dilakukan lantaran tak kuasa menahan kekesalannya terhadap pihak pengerjaan serta pergantian lahan tol yang hingga kini belum menyelesaikan persoalan ganti rugi lahan seluas 3.740 meter persegi yang sudah digarap bersama sang suami sejak belasan tahun silam.

Bahkan, Nur Halimah mengaku, hingga saat ini akibat belum terselesaikan pergantian lahan miliknya, dirinya bersama maryadi suaminya tidak memiliki perkerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan sehari hari/ serta tidak memiliki biaya untuk menyekolahkan ke-lima orang anaknya.

Selain Nur Halimah, di Desa Tanjung Sari ini, masih terdapat 50 kepala keluarga yang hingga saat ini belum mendapat kejelasan terkait ganti rugi pembangunan jalan tol.

Nur Halimah, nekat menerobos Paspampres serta menangis dan langsung bersimpuh meminta ganti rugi lahan di kaki Presiden Jokowi pada acara peresmian Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) di Gerbang Tol Natar/Istimewa

Para warga di desa ini sendiri keseharian bekerja sebagai petani di lahan yang terkena dampak pembangunan jalan tol sejak puluhan tahun silam.

Baca Juga:  67 Karya Film Ramaikan Festival Film Pelajar Krakatau 2018

Ratusan rumah beserta lahan pertanian milik warga, terkena eksekusi penggusuran paksa oleh pihak percepatan pembangunan jalan tol pada Juli 2018 lalu. Saat itu warga sempat menolak eksekusi karena ganti rugi tidak sesuai dengan yang dijanjikan.

Ganti rugi yang diberikan kepada warga hanya sebatas tanam tumbuh, sementara lahan yang digarap warga diklaim memiliki sertifikat atas nama orang lain yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan.

Ia bersama 9 orang perwakilan warga Tanjung Sari pun dipanggil ke istana bertemu Presiden Joko Widodo, untuk menyelesaikan permasalah ganti rugi tanah miliknya yang digunakan untuk pembangunan JTTS ruas Bakauheni-Terbanggi Besar.(TS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top