Modus

Akademisi Unila Soal Dua Bersaudara di Pusaran Kasus Lampung Selatan

Zulkifli Hasan dan Zainudin Hasan/Net

BANDAR LAMPUNG –  Akademisi Unila, Yusdianto, dukung langkah aparatur hukum untuk mengusut tuntas peran Zulkifli Hasan, saat menjabat Menteri Kehutanan, terkait pemberian izin pengelolalaan hutan di Kalimantan Selatan, ke PT Bara Mega Citra Mulia, yang merupakan perusahaan tambang batu bara.

Karena, ia menduga peristiwa ini dilatarbelakangi tindak korupsi, mengingat PT Bara Mega Citra Mulia ini adalah perusahaan milik Zainudin Hasan yang kemudian dalam proses pengerjaannya dilakukan oleh Gatot Soeseno sebagai komisaris.

Selain itu, gaji Gatot setiap bulannya sebesar Rp100 juta diambil oleh Zainudin Hasan dengan cara memberikan rekening miliknya.

“Peristiwa ini harus diusut tuntas agar masyarakat bisa mengetahui kejadian yang sebenarnya,” kata Yusdianto, semalam.

Saat ini, kata dia, bisa saja isu yang berkembang dimasyarakat itu, bahwa kakak beradik tersebut melakukan korupsi berjamaah yang merugikan negara.

”Jadi biar isu atau dugaan ini tidak berkembang terlalu jauh, sudah semestinya aparatur hukum ini menjadi titik terang masyarakat,” ungkapnya.

Selain itu, jika dalam penyelidikan aparatur hukum ditemukan adanya kerugian Negara, maka sudah sepatutnya untuk memulangkannya dan bertanggung jawab untuk menjalani peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga:  Komnas Perlindungan Anak Minta Pelaku Inces Dihukum Mati

“Dengan begitu, kita berharap, peristiwa ini bisa menjadi efek jera bagi pejabat, sehingga peristiwa serupa tidak terulang lagi,” ungkapnya.

Sebelumnya, Dalam persidangan kasus korupsi Bupati Lampung Selatan (Lamsel) non aktif Zainudin Hasan muncul peran Zulkifli Hasan saat menjabat Menteri Kehutanan tentang pemberian ijin pengelolalaan hutan di Kalimantan Selatan yang mana izin tersebut memudahkan sang adik mengelola PT Bara Mega Citra Mulia, perusahaan tambang batu bara.

PT Bara Mega Citra Mulia ini sejatinya adalah perusahaan milik Zainudin Hasan yang kemudian dalam proses pengerjaannya dilakukan oleh orang-orangnya. Dialah Gatot Soeseno, seseorang yang dijadikan Zainudin Hasan sebagai komisaris. Dimana, gaji Gatot Soeseno per bulan sebesar Rp100 juta diambil oleh Zainudin Hasan. Dengan cara, Gatot Soeseno dimintai untuk memberikan rekening miliknya.

“Rekening itu berisi honor Gatot Soeseno. Rekeningnya dipegang oleh Sudarman, anak buah Zainudin Hasan yang kemudian dari penarikan uang itu dibelanjakan sejumlah kendaraan mewah,” ungkap Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ariawan di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, Senin (25/2).

Baca Juga:  Pemprov Mulai Kembangkan Rencana Induk Perkeretaapian Lampung

Atas adanya peranan Zulkifli Hasan, Ariawan menegaskan pihaknya masih akan mendalami hal itu. Menurut dia, Zulkifli Hasan sejauh ini tidak dihadirkan sebagai saksi untuk menjelaskan tentang perizinan tersebut.

“Dia punya hak ingkar untuk menjadi saksi dikarenakan antara keduanya masih ada hubungan saudara,” terang Ariawan.

Ariawan menambahkan, Zainudin Hasan dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) didakwa telah menerima gratifikasi dalam bentuk uang yang seluruhnya sebesar Rp7.162.500.000. Penerimaan itu didapat dari rekening milik Gatoet Soeseno di Bank Mandiri Nomor Rekening 1010006541450 sebesar Rp3.162.500.000 ditambah dari rekening Mandiri 1660001075142 atas nama Sudarman dari PT Estari Cipta Persada sebesar Rp4 miliar.

Sehingga jaksa menilai perbuatan Zainuddin Hasan melawan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Baca Juga:  Rugikan Negara Aset Alay Ditelusuri Hingga Anak Cucu

“Dimana kedua transaksi tersebut disamarkan sebagai gaji sebagai komisaris, sehingga hal ini berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya selaku Bupati Lamsel dan tidak melaporkan kepada KPK sampai dengan batas waktu 30 hari sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” jelasnya.(AC)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top