Iklan
Daerah

Akademisi Kota Metro Tolak Revisi Transportasi Umum Roda Dua

Transportasi online/Ist

METRO – Wacana Pemerintah Republik Indonesia (RI) melakukan revisi terhadap Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) nampaknya perlu dipertimbangkan.

Hal tersebut menyusul adanya desakan dari berbagai kalangan, salah satunya dari Kota Metro. Sejumlah akademisi perguruan tinggi di Bumi Sai Wawai menilai, revisi UU tersebut hanya akan menimbulkan polemik antara masyarakat dengan pihak terkait.

“Berkaitan dengan penolakan revisi UU no 22 th 2009. Roda dua menjadi transportasi umum, menurut saya tidak bisa karena bertentangan dgn pasal 47 (3) UU LLAJ di dalam pasal tersebut berbunyi, sepeda motor bukan merupakan moda transportasi umum,” papar Agus Budiharto, akademisi Perguruan tinggi Kota Metro.

Lanjut Agus, dari aspek keamanan dan keselamatan bahwa sepeda motor tidak memiliki jaminan keselamatan bagi penumpang karena tidak dilengkapi dengan rumah-rumah, safety belt, air bag,dan lain sebagainya.

Baca Juga:  Hanya 28% Masyarakat Lambar yang Tahu Program Pemerintah

Selain Agus, penolakan serupa juga terlontar dari Arie Fitria yang menilai pemerintah gagal dalam menyediakan moda transportasi masal yang efektif.

“Pemerintah gagal menyediakan sarana angkutan massal yang handal, hal ini merupakan kemunduran bagi negara dalam hal menyediakan lapangan kerja sehingga membiarkan warga negaranya menempuh resiko kecelakaan,” ungkap Arie.

Dari data Laka Lantas, diketahui bahwa sepeda motor menempati urutan tertinggi terlibat laka lantas. Di negara maju seperti negara uang memproduksi sepeda motor, sepeda motor sendiri tidak digunakan untuk angkutan umum tetapi hanya untuk mengantar barang.

Menurutnya, bila revisi tersebut tetap dilakukan maka akan menimbulkan permasalahan yang berkesinambungan.

“Apabila sepeda motor dilegalkan untuk menjadi angkutan umum, maka akan menimbulkan permasalahan lalu lintas lain yaitu dengan semakin menjamurnya kendaraan roda dua maka akan menimbulkan kemacetan,” jelas Arie.

Baca Juga:  Pemkab Lambar Siapkan 100 Bidang Tanah Untuk Warga Kurang Mampu

Kendaraan roda dua tidak diuji laik jalan (Keur), hanya dilaksanakan uji tipe. Apabila sepeda motor dijadikan moda transportasi umum maka pengendara ojek online harus memiliki sertifikasi SIM C Umum.

“Negara Kita adalah negara hukum, sehingga dalam proses Bernegara harus berdasarkan pada Hukum, terkait angkutan online yang di atur pada Permenhub / 108/ 2017 juga tidak mengatur sepeda motor sebagai moda transportasi umum karena melanggar pasal 47 (3) UU LLAJ,” ungkapnya.

Selain itu, Sudarman Mesra yang merupakan akademisi Perguruan tinggi di Kota Metro juga mengatakan, ide merevisi UU LLAJ tersebut merupakan ide yang sangat tidak mendasar.

“Dalam hal pengaturan angkutan online ini, yang salah bukan UU LLAJ – nya, oleh karena itu jika ada ide untuk Revisi UU merupakan ide yang sangat Prematur dan penelitian yang sangat tidak jelas dasarnya,” ucap Sudarman.

Baca Juga:  Kebijakan Pemerintah Lamtim Hasil Kajian Informasi Media  

Tanggungjawab pemerintah daerah adalah untuk menyiapkan transportasi massal yang handal dan terintegrasi, bukan membiarkan suatu perbuatan melanggar hukum.

“Dalam bernegara tidak dapat bersifat parsial harus di adakan kerjasama bersama Instansi Lain seperti kepolisian terkait trayek dan aturan hukumnya,” kata dia.

Terkait hal itu, dirinya berharap agar pemerintah tanggap dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.(LS/DD)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top