Daerah

Ajudan Bupati Tulangbawang Dipecat

Bupati Tulangbawang Winarti/Ist

MENGGALA – Bupati Tulangbawang Winarti, sepertinya tak berkenan lagi dengan MD, salah satu anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) wanita setempat. Tersiar kabar bahwa pengawal setianya itu dipecat karena berprilaku tak patut. Tapi, dugaan tersebut dibantah pihak terkait.

“Saya belum tahu kabar itu karena sampai sekarang suratnya belum diberikan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPP) pada kami. Dan,  tak ada satupun anggota PolPP yang mendapatkan SK terbaru. Sehingga, sampai sekarang tak ada yang mendapatkan gaji,” kata Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Tulangbawang Halik Syahril, Kamis (26/4).

Menurut Halik Syahril, dahulunya MD ditugaskan untuk menjaga Winarti saat masih menjadi Ketua DPRD Tulangbawang. Selanjutnya dia bertindak sebagai ajudan bupati.

Baca Juga:  Bupati Tulangbawang Ultimatum Aparatur Kampung dan Kelurahan Kelola Dana Desa

“Sampai sekarang masih kok. Jadi, soal keluar atau tidaknya SK MD untuk terus bertugas silakan tanya pihak wewenang,” tandasnya.

Berbeda dengan keterangan yang disampaikan oleh Plt BKPP Tulangbawang Syahril. Dirinya tidak mengetahui ada tidaknya nama MD dalam perpanjangan SK bupati. Tapi, suratnya sudah ditandatangani Bupati.

“Soal nama saya gak hafal. Tanya saja dengan Halik Syahril. Beliau yang lebih faham. Tapi, perlu diketahui SK sudah clear. Siapapun nama-nama yang diajukan oleh satker semuanya diakomodir. Jika nama MD tidak ada mungkin tidak diajukan oleh Satker,” kata Syahril.

Secara umum Satpol PP mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu  kondisi  daerah  yang  tenteram,  tertib,  dan  teratur  sehingga penyelenggaraan  roda  pemerintahan  dapat  berjalan  dengan  lancar  dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.

Baca Juga:  Penggunaan Anggaran Pemkab Tulangbawang masuk Pengawasan KPK

Disamping  menegakkan  Perda,  Satpol  PP  juga  dituntut  untuk  menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah.

Penataan kelembagaan Satpol PP tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan  jumlah penduduk di suatu daerah, tetapi  juga  beban  tugas  dan  tanggung  jawab  yang  diemban,  budaya, sosiologi, serta risiko keselamatan polisi pamong praja.

Dasar hukum tentang tugas dan tanggung jawab Satpol PP adalah PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamoing Praja yang ditetapkan pada tanggal 6 Januari 2010.(MR)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top