Bandar Lampung

Agen Antikorupsi KPK, Arinal Djunaidi dan Chusnunia Chalim Tak Punya Standar

Yusdianto pengamat Hukum Universitas Lampung/Net

BANDAR LAMPUNG – Penunjukan agen antikorupsi KPK Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Arinal Djunaidi–Chusnunia Chalim (Arinal-Nunik) dinilai sebagian pengamat tidak memiliki standarisasi yang jelas. Pasalnya, kedua pejabat yang baru saja dilantik ini, sedang tersandera kasus dugaan korupsi yang saat ini sedang di tangani oleh di Kejati dan Kejagung.

Padahal, agen antikorupsi sendiri dibentuk oleh lembaga anti rasuah ini untuk mencegah terjadi tidak pidana korupsi yang terjadi didaerah. Namun, banyak kalangan mengaku pesimis dengan penjukan Arinal- Nunik sebagai agen antikorupsi bisa menekan tindakan korupsi di Lampung.

Alasannya, Gubernur Lampung Arinal sendiri pernah berurusan dengan kejati  atas kasus dugaan tindak pidana korupsi sebesar Rp4 miliar pada APBD 2015 dalam tim penyusunan Raperda dan Rapergub serta rangkap jabatan Arinal sebagai tenaga ahli yang juga saat itu menjabat Sekdaprov

Sementara itu, wakilnya Chusnunia pernah beberapa kali berurusan dengan hukum, dan sempat naik ke kejaksaan. Saat itu Nunik masih duduk sebagai Anggota Komisi IX Bidang Tenaga Kerja DPR RI pernah terlibat kasus penyaluran Bansos tahun 2012-2014 di Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemennakertrans).

Kemudian perkara lainya, saat menjadi bupati Lampung Timur, Nunik pernah diperkarakan soal pengadaan web desa dengan dugaan kerugian negara mencapai Rp3,1 Miliar dari total akumulasi pengadaan web desa yang disetor masing-masing desa sejumlah Rp12 juta. Kasus ini diambil alih oleh kejaksaan agung, setelah sebelumnya mandek di Kejati Lampung.

Baca Juga:  Dipecat Arinal Karena Mendukung Petahana, Alzier : Gak Ada Urusan  

Sementara itu, Yusdianto pengamat Hukum Universitas Lampung menilai meskipun saat ini Arinal – Nunik sebagai kepala daerah, hal ini diharapkan tidak menganggu proses hukum yang saat ini sedang berjalan di kejaksaan.

“Kalau saya melihat, ini seperti mata uang. Silahkan hukum bekerja sesuai dengan undang-undang, sedangkan Arinal-Nunik menjalankan pemerintahan sesuai dengan sumpah jabatannya, dan menjalankan tugas sebagai agen antikorupsi di Lampung,” kata dia.

Menurutnya, jika nantinya keputusan hukum atas kasus yang saat ini sedang berjalan di kejasaan, keduanya harus mempertanggung jawabannya.

“Sebab kasus mereka yang saat ini berjalan di kejaksaan itu saat mereka bukan menjadi kepala daerah. saya berharap keduanya bisa menegakakn dan menjalankan sesuai dengan sumpah jabatan yang mereka ucapkan. Terutama perang terhadap  tidak korupsi,” kata dia.

Catatan media ini, Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung terhadap perkara dugaan korupsi Ketua DPD I Golkar AD, menemukan kerugian Negara sebesar Rp480 juta.

Kerugian tersebut timbul dari selisih besaran honor yang diterima beberapa tim yang dibentuk untuk perda dan evaluasi APBD. Namun, kendati telah menghitung kerugian sementara secara internal, penyidik mengaku masih memperdalam unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang terjadi dalam perkara tersebut.

Baca Juga:  Ketua DPRD Lamteng dan Rombongan Ditahan KPK

Perkara dugaan korupsi yang dilakukan Arinal  saat menjabat Sekretaris Provinsi (sekprov) Lampung mencuat setelah dilaporkan Masyarakat Transparansi Lampung (MaTaLa) beberapa waktu lalu. Dalam laporannya disebutkan pada tahun 2015, gubernur menetapkan pedoman penyelenggara pemda dalam melaksanakan anggaran yang dituangkan dalam Pergub No 72 tahun 2014 tanggal 29 Desember 2014.

Dalam pergub tersebut, telah diatur besaran honorarium tim. Tapi kemudian pada tanggal 14 April 2015, pergub tersebut dirubah dengan Pergub No 24 tahun 2015 yang isinya lebih pada memfasilitasi besaran honor tim raperda, rapergub dan tim evaluasi raperda APBD kab/kota. Keputusan Gubernur No G/59/B.III/HK/2015 tentang penetapan besaran honor dan Keputusan Gubernur No G/292/BX/HK/2015 tentang pembentukan tim, menurut Matala, keduanya bertentangan dengan pasal 1 lampiran IV dan pasal 5 Pergub No 72 tahun 2014.

 

Sekdaprov Merangkap TA

Kemudian nama Arinal ditahun 2015 juga muncul sebagai tenaga ahli, padahal saat itu dirinya masih menjabat sebagai sekretaris provinsi. Padahal sebagai Pembina ASN tertinggi di Lampung tidak dapat diikut sertakan dalam tenaga ahli.

Kemudian untuk perkara Chusnunia, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung pernah melakukan pemeriksaan terhadap kepala desa dan kasie pemerintahan desa (PMD) kecamatan se-Kabupaten Lampung Timur.

Pemeriksaan itu buntut dari pengadaan Website desa tahun anggaran 2016 lalu, dimana tiap desa diwajibkan menggelontorkan anggaran sebesar Rp 12 juta. Dengan dugaan kerugian negara mencapai Rp3,1 Miliar.

Baca Juga:  Wakapolda Metro Jaya Gantikan Posisi Kapolda Lampung Suntana

Selain di kejati, Nunik juga pernah dipangil Penyidik KPK terkait kasus dugaan korupsi Direktorat Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (P2KTrans). Chusnunia diperiksa sebagai saksi atas tersangka Charles Jones Mesang.

Dalam pemeriksaan ini, Chusnunia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan anggota Komisi IX DPR. Selain Chusnunia, penyidik juga memanggil dua orang PNS P2KTrans, yakni Bahtiar dan Titi Wahyuni.

Dalam kasus ini, Charles yang merupakan anggota Komisi II DPR ditetapkan KPK sebagai tersangka dengan sangkaan menerima suap dalam pengembangan kasus mantan Dirjen P2KTrans pada Kemenakertrans Jamaluddien Malik. Charles merupakan anggota Komisi II DPR, namun sangkaan kasus itu ditujukan kepada Charles saat bertugas di Komisi IX DPR.

Keduanya disebut menerima uang sebesar Rp 9,75 miliar, yang berasal dari total anggaran optimalisasi tersebut.(SU)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top