Bandar Lampung

Advokasi Perempuan Damar Imbau Tolak Politik Uang

Ketua Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR dan Gerakan Perempuan Lampung, Sely Fitriani/LS

BANDAR LAMPUNG -Kaum hawa atau perempuan di imbau untuk menolak politik uang. Hal ini seperti himbauan yang disampaikan Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR.

Ketua Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR dan Gerakan Perempuan Lampung, Sely Fitriani, menerangkan menjelang hari pemilihan gubenur 27 Juni 2018 para pemilih hendaknya semakin bersiap dan waspada agar Pilkada berlangsung bersih, bebas dari segala bentuk kecurangan dan politik uang, serta damai, dari segala bentuk kekerasan dan intimidasi.

Hal ini merupahkan himbauan dari Permampu atau Perempuan Sumatra Mampu sebagai Konsorsium 8 LSM Perempuan di Pulau Sumatera dan dampingannya yaitu Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput (FKPAR) yang mewakili suara 24.358 perempuan akar rumput di 26 kabupaten/kota.

Untuk itu, ia mengajak kepada masyarakat agar tidak terlibat politik uang dalam bentuk apapun, sekecil apapun.

Baca Juga:  Kerukunan Keluarga Palembang (KKP) dukung Wujudkan Rakyat Lampung Berjaya.

“Politik uang adalah kecurangan yang berakibat buruk kepada penegakan demokrasi, penghapusan korupsi  dan kehidupan seluruh rakyat,” kata Selly dalam siaran pers yang diterima Suluh.co, Senin (25/6) malam.

Bahkan, dirinya mengajak masyarakat untuk mengamati, memonitor, mengawasi seluruh bentuk pelanggaran.

“Melaporkannya kepada Panwaslu/Bawaslu terdekat atau ke contact person LSM Anggota Permampu. Jika terjadi kecurangan atau intimidasi,” kata dia.

Laporan tentu dengan memuat identitas pelapor, peristiwa dan uraian ringkas kejadian; tempat peristiwa terjadi; saksi yang mengetahui peristiwa tersebut; dan bukti. Serta bersedia menjadi saksi bila dibutuhkan.

“Karena saksi dilindungi oleh Negara sebagaimana termuat di Pasal 134 UU RI No 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa warga negara berhak melaporkan pelanggaran pilkada dan juga pasal 10 UU RI No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menegaskan bahwa saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya,” urainya.

Baca Juga:  Pemalsuan Surat Komisi I DPRD Imbas Transisi Kekuasaan di Pilgub Lampung

Lalu, masyarakat juga hararapanya harus dapat mempelajari ulang seluruh track record/rekam jejak para calon dan agenda politik mereka.

“Sebelum memutuskan siapa akan dipilih. Secara khusus, perilaku dan agenda politik yang berhubungan langsung dengan kesetaraan gender dan penguatan perempuan. Kepada masyarakat umum, lansia dan disabilitas juga DAMAR,” kata Selly.

Pihaknya juga berharap, dapat memilih calon yang sesuai pilihan dan hadir di TPS.

“Dan tentu harus dapat membantu para lansia dan penyandang disabilitas di sekitar anda untuk dapat terlibat aktif dalam memilih di Pilkada, para pemilih pemula yang selama ini tidak pernah memilih bukan hanya karena usia muda, tetapi karena tersingkir dari akses memilih pemimpin,” terangnya.

Baca Juga:  Program Jalan Mantap Provinsi, Mulyadi Irsan Minta Doa

Bahkan waktu pemilihan juga, semua elemen harus memonitor, agar tidak terjadi pemaksaan, baik halus atau intimidasi, kecurangan yang berhubungan dengan kertas suara, penghitungan dan berbagai bentuk kecurangan lainnya.(BO)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top