Iklan
Modus

Adik Jaksa Agung HM Prasetyo Mangkir dari Panggilan KPK

Bupati Lampung Tengah, Loekman Djoyosoemarto, di acara Safari Ramadan Pemprov Lampung/TS/Suluh

BANDAR LAMPUNG – Bupati Lampung Tengah (Lamteng) Loekman Djoyosoemarto, mangkir dari jadwal pemeriksaan penyidik terkait kasus fee proyek yang menjerat Bupati non aktif Kabupaten Mesuji, Khamami, yang semestinya berlangsung di Kantor KPK, Kamis (16/5).

Adik dari Jaksa Agung HM Prasetyo ini diketahui menghadiri acara Safari Ramadan bersama jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung yang berlangsung di Lampung Tengah.

Meski begitu, juru bicara KPK, Febrydiansyah, saat dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp-nya menuturkan belum mengetahui perihal mangkirnya orang nomor satu di tanah yang bermoto Beguwai Jejamo Wawai.

“Saksi tidak hadir dalam jadwal yang sudah ditentukan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (16/5) malam.

Baca Juga:  Kapendam II/Sriwijaya : Tidak Ada Anggota TNI Terlibat Narkoba

Alasan ketidakhadiran Loekman Djoyosoemarto itu tak diketahui oleh KPK. Febri Diansyah mengaku pihaknya belum mendapat alasan dari absennya Loekman Djoyosoemarto.

“Dia sebagai saksi Khamami. KPK belum memperoleh informasi,” tegasnya.

KPK sebelumnya menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Lampung Tengah, Loekman Djoyosoemarto.

Selain Loekman, KPK juga akan memeriksa Wakil Bupati Mesuji, Sapply dan Ketua DPRD Mesuji, Fuad Amrullah. Mereka juga dipanggil dengan status sebagai saksi atas tersangka Khamami.

Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati nonaktif Mesuji Khamami sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek-proyek infrastruktur di Kabupaten Mesuji, Lampung.

Selain Khamami, KPK juga menjerat empat orang lainnya sebagai tersangka. Yakni Taufik Hidayat yang merupakan adik dari Khamami, Sekretaris Dinas PUPR Mesuji Wawan Suhendra, pemilik PT Jasa Promix Nusantara (JPN) dan PT Secilia Putri (SP) Sibron Azis, serta pihak swasta bernama Kardinal.

Baca Juga:  Loekman Djoyosoemarto Terima Lencana Darma Bakti

Khamami diduga menerima suap sebesar Rp1,28 miliar dari Sibron Azis melalui beberapa perantara terkait dengan fee pembangunan proyek-proyek infrastruktur di lingkungan Kabupaten Mesuji.

Diduga uang tersebut merupakan bagian dari permintaan fee proyek sebesar 12% dari total nilai proyek yang diminta Bupati Mesuji melalui Wawan Suhendra.

Adapun fee tersebut merupakan pembayaran fee atas empat proyek infrastruktur yang dikerjakan oleh dua perusahaan milik Sibron Azis.(TS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top