Bandar Lampung

Ada Aturan Sistem Berbeda Untuk Pihak Ketiga Bisa Kelola Aset

Plt Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Hamartoni Ahadis/DD

BANDARLAMPUNG – Dalam upaya mengembangkan seluruh sektor aset pemerintah daerah hingga pemanfaatan barang milik daerah. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, belum dapat memutuskan apakah nanti memberikan kesempatan pada pihak ketiga untuk ikut masuk terlibat dalam upaya pemanfaatan.

Plt Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Hamartoni Ahadis, mengungkapkan, dalam mekanisme pembangunan, ada namanya masa pemeliharaan.

Namun kendati demikian, hal itu juga terbatas dengan ketentuan UU Nomor 27 tahun 2014 dan Permendagri Nomor 19 tahun 2016, tentang pengelolaan barang milik daerah.

Seperti contoh Taman Gajah, di Enggal. Itu tetap yang mengatur pemerintah sendiri. Untuk sekarang 6 bulan setelah diresmikan, pemeliharaan masih menjadi tanggung jawab kontraktor, setelahnya kembali kepada instansi terkait.

Baca Juga:  Deklarasi Keterbukaan Informasi Pilkada 2018 Untuk Aman Dan Damai

“Jadi kalau misalnya ada pihak ketiga yang mau memanfaatkan barang milik daerah ada ketentuan-ketentuan lain,” jelas Hamartoni, di ruang kerjanya, Rabu (14/3).

Lanjut dia, ketentuan pihak ketiga tentunya ada yang namanya pembiayaan. Seperti, sistem sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, hingga kerjasama pemanfaatan pembangunan infrastruktur.

“Untuk pinjam pakai, berlaku g to g (pemerintah dengan pemerintah), diluar hal tersebut yah ada sistem sewa atau kerjasama pemanfaatan,” tukasnya.

Hamartoni, mengaku, saat ini memang sudah ada beberapa badan usaha yang ingin melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah.

“Tapi kami belum putuskan, apakah nanti dalam bentuk pemanfaatan barang milik daerah, sewa menyewa, atau yang  lainnya,” tandasnya.(DD)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top