Modus

7 Bulan Tak Terima Gaji, LBH Dampingi 16 Honorer DKP Lampung

Salah satu pekerja kontrak di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, menunjukan SK resmi Gubernur Lampung/TN/Suluh

BANDAR LAMPUNG – Sebanyak 16 tenaga kontrak Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung yang diberhentikan, melalui kuasa hukumnya LBH Bandar Lampung, akan menggugat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, terkait gaji yang belum dibayarkan terhitung sejak bulan April hingga Oktober 2019.

Tidak hanya pembayaran honorarium yang bermasalah, mereka pun diberhentikan dengan tidak adanya surat pemberhentian sejak bulan Oktober 2019, yang tidak sesuai dengan ketentuan di dalam kontrak, yang seharusnya masa kontrak itu habis di bulan Desember mendatang.

Tak dibayarkannya honor para pekerja kontrak ini, dikarenakan tidak adanya anggaran dari dinas tersebut. Lantaran saat ini sedang mengalami defisit anggaran sebesar Rp28 miliar lebih. Sehingga menjadi alasan untuk tidak memberikan hak para pekerja honor ini.

Baca Juga:  Surat Suara Difoto, Caleg PDIP Persibar Terancam Pidana

Salah satu pekerja kontrak, Uut Sinaga, mengatakan, setelah SK dan SPT keluar, mulai bekerja. Sampai akhirnya pada Minggu ke-3 bulan 10, ia dan pekerja kontrak lainnya diperintahkan menghadap Kepala DKP Lampung.

“Dia (Kadis DKP) kasih tau situasinya bahwa tidak ada anggaran. Dinas tidak bisa memberi kami gaji dan kami dipulangkan tanpa ada surat pemberhentian resmi dan nggak dikasih gaji kami yang mulai bulan empat kemarin,” jelas Uut Sinaga, Senin (4/11).

Besaran upahnya sendiri yang seharusnya diterima oleh para pekerja, adalah sebesar Rp1,8 juta per bulannya. Namun, selama berbulan-bulan sejak April hingga Oktober 2019, upah yang dijanjikan tak kunjung dibayarkan.

Sementara penjelasan dari Dinas BKD Provinsi Lampung, bahwa penerbitan Surat Keputusan Gubernur Lampung, yang menyangkut tenaga kontrak DKP Provinsi Lampung, tidak sesuai dengan mekanisme administratif. Serta tidak pernah diusulkan, sehingga tidak ada perencanaan dan penganggaran.

Baca Juga:  Gubernur Ridho Soroti Pentingnya Kesehatan di Forum Ilmiah Tahunan IV

sot  1 : sumaindra jarwadi / kadiv ekosop lbh bandar lampung

Kadiv Ekosop LBH Bandar Lampung, Sumaindra Jarwadi, mengatakan, LBH Bandar Lampung mengingatkan kepada Pemprov Lampung, agar jangan mengajarkan praktik – praktik perbudakan kepada masyarakat.

“Dengan melihat kasus ini yang dengan cara mempekerjakan para korban dengan surat keputusan yang jelas. Namun dalam kenyataannya hak mereka tak juga diberikan oleh Pemprov Lampung,” kata Sumaindra.

Terkait gugatan yang akan dilayangkan pada Minggu depan, dalam waktu dekat LBH Bandar Lampung, akan terlebih dahulu mengadakan hiring dengan pemprov di Komisi I DPRD Lampung, untuk mencari jalan keluar yang terbaik, sebelum proses hukum berlanjut.

Menanggapi hal ini, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, beberapa waktul lalu, berharap berbagai pihak untuk sama-sama berfikir jernih dengan hati yang tenang.

Baca Juga:  Polda Lampung Tolak Laporan Dugaan Pelecehan Profesi Wartawan

Sehingga tak ada sangkaan negatif terhadap permasalahan tersebut di kemudian hari.(TN)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top