Modus

4 Orang Terkait Kasus Mesuji di Periksa KPK

Bupati nonaktif Kabupaten Mesuji, Khamami/Net

BANDAR LAMPUNG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami perkara korupsi yang menyeret Bupati Mesuji, Khamami.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan, penyidik mengagendakan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) Mesuji, Najmul Fikri. Namun, yang bersangkutan tidak dapat hadir karena dalam suasana dukacita.

“Saksi atas nama tersebut tidak hadir karena alasan sedang berdukacita,” kata Febri Diansyah, Selasa (19/3).

Selain Najmul Fikri, penyidik mengagendakan pemeriksaan terhadap tiga orang lainnya. Atas nama Silvan Fitriando selaku pihak swasta. Dan dua tersangka dalam perkara ini yakni, Sekretaris Dinas PU-PR Mesuji Wawan Suhendra dan Direktur PT Jasa Promix Nusantara dan PT Secillia Putri, Sibron Azis.

Baca Juga:  BPOM Bandar Lampung Masih Pantau Peredaran Produk Ikan

Keempatnya diperiksa untuk memperdalam penyelidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Khamami, Bupati Mesuji.

“Mereka semua diperiksa untuk tersangka Bupati Mesuji, Khamami,” terang Febri.

Terhadap ketidakhadiran Najmul Fikri, KPK akan melakukan pemanggilan ulang.

“Nanti akan diatur lagi pemanggilan terhadap yang bersangkutan,” jelas Febri.

Dalam kasus itu, KPK total telah menetapkan lima tersangka, yaitu Khamami (KHM), Taufik Hidayat (TH) yang merupakan adik Bupati Mesuji, Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Mesuji sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK) Wawan Suhendra (WS).

Selanjutnya, pemilik PT Jasa Promix Nusantara dan PT Secillia Putri Sibron Azis (SA) dan satu orang pihak swasta bernama Kardinal (KA).

Dalam perkara ini, Bupati Mesuji Khamami diduga menerima suap senilai total Rp1,58 miliar selaku “fee” proyek sebesar 12 persen dari total nilai proyek yang diminta Sibron Azis melalui Wawan Suhendra.

Baca Juga:  Gaji ke-13 Sah, Lampung Masih Tunggu Surat Resmi

Suap tersebut merupakan pembayaran “fee” atas 4 proyek infrastruktur yang dikerjakan oleh 2 perusahaan milik Sibron yaitu pertama proyek yang bersumber dari APBD 2018 dikerjakan oleh PT Jasa Promix Nusantara (JPN)) berupa pengadaan base dengan nilai kontrak senilai sekitar Rp9,2 miliar.

Kedua, tiga proyek yang bersumber dari APBD-Perubahan 2018 yaitu satu proyek dikerjakan PT JPN yaitu pengadaan bahan material ruas Brabasan-Mekarsari sebesar Rp3,75 miliar dan dua proyek dikerjakan PT Secilia Putri (SP) yaitu pengadan base Labuhan Mulya-Labuhan Baru-Labuhan Batin sebesar Rp1,48 miliar dan pengadan bahan material penambangan kanan-kiri (segitiga emas-muara tenang) senilai Rp1,23 miliar.

Pemberian suap diserahkan secara bertahap yaitu pada 28 Mei 2018 sebagai tanda tangan kontrak diterima pemberian sebesar Rp200 juta dan 6 Agustus 2018 diterima sebesar Rp100 juta serta pada 23 Januari 2019 diserahkan Rp1,28 miliar.(TS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top