Bandar Lampung

3 Perusahaan Besar di Bandar Lampung Tak Bayar PBB

Ketua Tim Koordinator dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Wilayah III, Dian Patria/TS/Suluh

BANDAR LAMPUNG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mendapatkan temuan dari data yang dimiliki Pemerintah Kota Bandar Lampung, tentang adanya tiga perusahaan besar yang belum membayarkan pajak bumi dan bangunan.

Hal itu diungkapkan Ketua Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korpsugah) KPK, Dian Patria saat melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak  di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang, Kamis (8/8) kemarin.

Meski begitu, pihaknya enggan memaparkan ke-tiga nama perusahaan besar yang beraktivitas di wilayah pelabuhan tersebut.

“Selagi ada upaya untuk memperbaiki kesalahan dengan segera membayarkan kewajibannya maka hal tersebut akan dinilai sebagai itikad baik dalam mematuhi aturan yang ada,” tegas Dian.

Baca Juga:  Kekerasan Terhadap Murid Disdikbud Mutasi Oknum Guru SMAN 5 Bandar Lampung  

Usai melakukan pertemuan di Kantor Kesyahbandaran, KPK melanjutkan monitoring  dan supervisi ke PT Pertamina Lampung di Kota Bandar Lampung.

Lalu berlanjut ke PT Sumber Indah Perkasa Sinar Mas Group, dan PT Bukit Asam, di Lampung Selatan.

Sebelumnya, KPK juga mendesak Pemprov Lampung, yang kini dipimpin oleh Arinal Djunaidi dna Chusnunia Chalim (Nunik) untuk segera menarik retribusi pajak alat berat di perusahaan seperti PT Gula Putih Mataram, PT Big Giant Pineaple, PT Gunung Madu ataupun PT Sugar Group Company (SGC).(TS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top