Politik

17 Ribu Warga Bandarlampung Terancam Tidak Bisa Milih

Ist

BANDARLAMPUNG – Sebanyak 17.800 penduduk Kota Bandarlampung yang terindikasi belum memiliki E-KTP terancam tidak bisa ikut berpartisipasi dalam memilih calon gubernur – wakil gubernur periode 2019-2024 pada pilgub 27 Juni 2018 mendatang.

“Berdasarkan coklit ditemukan ada sekitar 17.800 penduduk mengaku belum punya E-KTP.  Ini kIta dorong melalui Disdukcapil dapat segera memiliki E-KTP dan masuk DPT serta bisa memilih. Karena tanpa E-KTP tidak bisa memilih,” kata ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandarlampung, Fauzi Heri, Rabu (21/3).

Pihaknya telah bekerjasama dengan seluruh stake holder dalam rangka pemuktahiran data pemilih secara door to door saat melakukan pencocokan dan penelitian(coklit).

Hal ini salah satu langkah untuk meminimalisir adanya suara golput.” Berdasarkan data terakhir itu ada 619 ribu jiwa, artinya ada  pengurangan dari data pemilih tetap (DPT) sebelumnya 630.366 ribu jiwa,” ujarnya.

Baca Juga:  Minus Jokowi, Almisbat Lampung Tetap Semangat Hadiri HBH Forum Relawan Jokowi

Selain itu, ia mengakui banyaknya suara tidak sah saat pilgub 2014 lalu karena perayaan ajang pesta demokrasi lima tahunan tersebut digelar berbarengan dengan pileg dan memiliki lima kotak suara.

“Mungkin pemilih agak susah mengidentifikasi. Tapi sekarang hanya ada satu kotak suara dan sudah kita jelaskan cara pencoblosan dengan memilih salah satu pemimpin yang sesuai dengan keinginannya,” ucapnya.

Sementara itu, Plt Walikota Bandarlampung, Yusuf Kohar menyampaikan bahwa pihaknya mendukung lembaga penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) untuk bisa menyelesaikan permasalahan di pilgub 27 Juni 2018.

“Kita mendukung penuh KPU, Panwas, PPK, PPS dan TPS supaya apapun hambatan yang didapat dilapangan bisa segera diselesaikan,” katanya.

Baca Juga:  DPP Partai Pengusung Bakal Kampanyekan Ridho-Bachtiar

Oleh karena itu, Ia menyerahkan sepenuhnya ke Panwas jika ada aparatur sipil negara (ASN) pemerintah Kota Bandarlampung yang bersikap tidak netral saat diselenggarakannya ajang pesta demokrasi lima tahunan tingkat provinsi tersebut.

“Semua tugas tergantung PPK-nya jika ada sekwan atau sekcam yang tidak netral kan bisa dilaporkan,” tegasnya. (AR)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top