Daerah

147 Kadus di Tulangbawang Nunggak Pajak Kendaraan Bermotor

Kabag Perlengkapan Sekretariat Pemerintah Kabupaten Tulangbawang, Holil/MUR

MENGGALA – Bagian Perlengkapan Sekretariat Pemerintah Kabupaten (Pemkab)Tulangbawang, Ingatkan para Kepala Dusun (Kadus) yang telah menerima bantuan kenderaan bermotor roda dua, agar melunasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) masing-masing.

Pasalnya, hingga memasuki batas waktu ketentuan pembayaran PKB, para penerima bantuan yakni Kadus belum juga memenuhi kewajiban membayar PKB.

Kabag Perlengkapan, Holil, menjelaskan pada tahun 2019 pihaknya telah menyalurkan bantuan 147 unit motor kepada 147 Kadus se-Tulangbawang.

Bantuan tersebut terang Holil, merupakan amanah Bupati Tulangbawang Winarti, yang termuat dalam 25 program unggulan yakni fasilitasi bantuan operasional kenderaan bermotor roda dua bagi para kadus.

“Bantuan motor gratis tidak dipungut biaya, sesuai intruksi bupati, kadus sebagai penerima bantuan masing-masing telah memiliki rekomondasi dari kepala kampong dan kriteria lainya kampung wajib melunasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai target yang telah ditentukan,” terang Holil, Rabu (18/3).

Baca Juga:  Program Bantuan Laptop dari Winarti Bukan Untuk Pemakaian Pribadi  

Namun kata Holil, setelah berjalanya waktu hampir setahun kadus belum melaksanakan kewajibanya membayar PKB. Bahkan pihaknya telah melayangkan himbauan melalui kecamatan dan kepala kampung tapi hasilnya nihil.

“Tujuan bupati memberikan bantuan motor untuk mempermudah para kadus menjalankan berbagai kegiatan-kegiatan penting pada tingkat kampong. Mengingat kadus juga merupakan aparatur kampung yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah. Maka pemkab berkewajiban memberikan perhatian dengan membantu berikan motor. Sehingga diharapkan kinerja kadus dalam menjalankan program pemkab berjalan sesuai harapan masyarakat,” ujarnya.

Oleh Sebab itu lanjut Holil, pihaknya meminta agar para kadus penerima bantuan motor tahun 2019, segera mendatangi Kantor Samsat untuk membayar PKB masing-masing.

“Secepatnya dibayar, karena tunggakan PKB 147 kadus akan menghambat bantuan selanjutnya. Artinya pemkab tidak akan melaksanakan, meralisasikan program bantuan kadus lainnya jika PKB tidak dibayar,” tegasnya.

Baca Juga:  Warga Bandung ke Purworejo, Berharap Bertemu Sinuwun Keraton Agung Sejagat

Selain Kadus, persoalan nunggak PKB juga terjadi dengan sejumlah ASN yang mendapat fasilitas kenderaan dinas, baik roda dua maupun roda empat, yang berasal pinjam pakai dari Bagian Perlengkapan.

“Benar ada sejumlah ASN yang pegang kenderaan dinas dari perlengkapan juga nunggak PKB. Mereka para ASN wajib segera membayar tunggakan tersebut karena apapun kenderaan dinas yang dipakai menjadi tanggung jawab masing-masing pemakai atau satker tempat bernaung,” tandasnya.(MUR)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top